Mayday 2017, Ribuan Buruh Tuntut Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

MENARAnews, Semarang (Jateng) – Peringatan Hari Buruh Internasional atau yang biasa disebut Mayday selalu diperingati dengan penuh perjuangan, tidak terkecuali di Kota Semarang. Pada kesempatan Mayday tahun ini (1/5/2017), sekitar 10.000 buruh dari Kota Semarang dan sekitarnya menggelarnya di GOR Tri Lomba Juang.

Ketua penyelenggara Mayday Kota Semarang Karmanto, dalam sambutannya mengatakan bahwa terselenggaranya kegiatan Mayday tahun ini didanai oleh pemerintah kota melalui APBD.

Namun demikian, Karmanto mengingatkan kepada seluruh elemen buruh yang hadir agar tidak terlena dengan adanya bantuan ini.

“Sumbangan ataupun dana dari pemerintah ini tidak bisa menjadi barometer kita untuk perayaan Mayday. Baik ada ataupun tidak dana dari pemerintah, kita akan tetap melaksanakan Mayday setiap tahunnya untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh,” ujarnya sesaat setelah pembukaan acara Mayday di GOR Tri Lomba Juang.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah tokoh perjuangan buruh di Kota Semarang memberikan orasi politiknya, untuk membakar semangat perjuangan elemen buruh di Jawa Tengah.

Tokoh buruh sekaligus Ketua DPW Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah, Nanang Setyono menegaskan, pada tahun ini buruh mengambil tema “Buruh Bersatu Tegakkan Hukum Ketenagakerjaan” karena didasarkan pada realita ketenagakerjaan yang masih banyak pelanggaran atas aturan hukum yang ada.

“Saat ini banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap para pekerja, bahkan pemerintah tidak merespon hal-hal tersebut,” tegasnya saat memberikan orasi.

Menurutnya, pelanggaran yang paling fundamental adalah permasalahan sistem kontrak kerja dan outsourcing yang dinilai tidak dapat menjamin kesejahteraan buruh. Selain itu, permasalahan upah khususnya di Jawa Tengah yang jauh tertinggal dengan provinsi lainnya.

Hal senada disampaikan oleh tokoh buruh lainnya dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Aulia Hakim. Dalam orasinya, dia menegaskan bahwa penetapan upah berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan adalah bukti bahwa pemerintah telah mengebiri kesejahteraan buruh.

“Saat ini penetapan upah buruh tanpa melalui perundingan. Hal ini lebih parah dibandingkan dengan Orde Baru, dimana masih ada sistem perundingan. Meskipun saat ini ada Dewan Pengupahan, namun perannya dibatasi oleh PP 78 yaitu dengan adanya batas kenaikan maksimal 8,25%,” sebutnya dengan semangat.

Terselenggaranya kegiatan Mayday di Kota Semarang mendapatkan apresiasi yang besar dari pemerintah kota maupun provinsi Jawa Tengah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Disnaker Kota Semarang Iwan Budi Setiawan.

“Kami atas nama pemerintah mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini. Diharapkan kedepannya buruh ikut merasa memiliki Kota Semarang ini. Karena jalannya pembangunan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, namun perlu bantuan dari rekan-rekan semuanya,” sebutnya saat memberikan sambutan. (da)

Comments
Loading...