May Day 2017, KSPSI Kobar Turunkan 700 Buruh ke Kantor DPRD

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Kegiatan Aksi Unjuk Rasa sehubungan dengan pelaksanaan hari Buruh Internasional (May Day) tidak hanya terjadi di Kota Palangka Raya saja, tapi juga di sejumlah Kabupaten seperti di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) pagi tadi sekitar pukul 09:19 Wib menyampaikan aspirasi di depan Kantor DPRD Kotawaringin Barat senin (01/05).

Menurut informasinya, aksi tersebut di ikuti sekitar 700 buruh DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kotawaringin Barat dari sejumlah Unit Kerja seperti PT. KABS Pangkalan Bun 1.020 Orang, Unit Kerja SPSI PT.ITH 25 Orang, Unit Kerja PT.SMA 27 Orang, Unit Kerja PT.WSSL 9 Orang, Unit Kerja Wilmar Group–Kumai 19 Orang, Unit Kerja PT. BJAP 33 Orang, Unit Kerja PT. MDP 100 Orang, dan Unit Kerja PT. KTH 50 Orang.

Salah satu Koordinator aksi sekaligus Ketua PUK. SPSI PT. KAS, Suhartono menjelaskan ada beberapa hal tuntutan yang disampaikan dalam aksi diantaranya yakni Menindak tegas kepada seluruh perusahaan di Kotawaringin Barat yang melanggar peraturan per Undang – Undangan tenaga kerja yang berlaku.

“Tuntutan kedua, menolak pelaksanaan penggunaan tenaga kerja outsourcing, menolak mutasi kerja terhadap tenaga kerja yang sudah memasuki usia pensiun, Menolak sistem kerja harian tetap yang dirubah menjadi pekerja borongan murni.” jelas Suhartono.

Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta Pemerintah agar segera menindak tegas terhadap pengusaha yang tidak mengikut sertakan pekerjaanya ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Menolak PP. Np : 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, untuk tahun 2018 meminta kenaikan 25%.

Lanjutnya, Meminta Perubahan Komponen KHL dari 60 menjadi 84 item, Meminta Kepada seluruh Perusahaan di Kotawaringin Barat menerapkan UMK/UMSK dan melaksanakan struktur skala upah sesuai Undang – Undang No.13 Tahun 2003 pasal 92.

“Kita juga meminta pelaksanaan penerimaan tenaga kerja kepada seluruh Perusahaan harus sesuai dengan Undang-Undang, No 3 Tahun 2003, Meminta agar status tenaga kerja betul-betul sesuai dengan Undang – Undang, No. 13 Tahun 2003”  jelasnya menambahkan.

Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta kepada seluruh Perusahaan yang ada di Kobar untuk segera mengangkat Pekerja yang sudah mempunyai masa kerja lebih dari 3 (tiga) bulan untuk diangkat menjadi Pekerja Bulanan Tetap, mengangkat Tenaga Kerja Outsourcing menjadi Tenaga Kerja tetap yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

“Dan yang paling terpenting bahwa  kami menolak adanya intimidasi terhadap Pengurus Serikat Pekerja (SPSI) serta terhadap para buruh atau tenaga kerja lainnya di semua perusahaan yang ada.” tutupnya.(arli)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...