Masalah Rel Kereta Katingan-Gunung Mas, DPRD Kalteng Minta Gubernur Kalteng Tegas

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Pembangunan rel kereta api khusus yang dikerjakan mulai dari arah Kabupaten Katingan ke Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Sinar Usaha Sejati (SUS) menuai sejumlah pertanyaan, apakah kegiatan pembangunan yang dikerjakan saat ini sudah mengantongi dokumen perijinan atau sudah sesuai dengan aturan.

Seperti yang disampaikan salah satu Anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalteng Edy Rosada menyampaikan, untuk memperoleh dokumen perijinan, tentunya harus melalui regulasi atau aturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Meteri Perhubungan Nomor PM 91 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perkeretaapian khusus seperti yang tertuang dalam pasal 17.

Pemberian persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus dari Menteri Perhubungan, Gubernur, Bupati/Walikota. Selanjutnya, pemberian ijin Pembangunan perkeretaapian khusus dari Direktur Jendral, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Terkahir, pemberian ijin oprasional dari Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

“Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah mereka yang mengerjakan aktifitas ini sudah mengantongi beberapa tahapan ini, sehingga mereka sudah mulai bekerja di lapangan?. Saat ini mereka PT.SUS hanya memegang rekomendasi dari pak Gubenur,” jelas Edy Rosada kamis (18/05) di Kantor DPRD Kalteng.

Bahkan berdasarkan tinjauan di lapangan, pihak Kabupaten sendiri (Katingan dan Gunungmas.red) mengaku belum mendapatkan laporan terkait pembangunan rel perkeretaapian khusus tersebut. Perlu dipertegas, pihak DPRD Kalteng dengan kewenangan legislasinya yakni dalam hal pengawasan menyoroti aktifitas yang dikerjakan sebelum mengantongi ijin.

Bahkan Dirinya dengan tegas mempertanyakan, siapa orang di belakang dari aktifitas pengerjaan rel kereta apa yang tengah dikerjakan itu, padahal jelas-jelas dugaan belum mengantongi ijin ini, lanjutnya sudah jelas. Jika pihak perusahaan terindikasi tidak menaati aturan yang sudah ditetapkan.

Pihaknya berkeinginan agar Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubenur Kalteng melakukan tindakan tegas yakni menghentikan sementara aktifitas pekerjaan pembangunan rel kereta api sebelum dokumen perijinan dilengkapi. Tentu Edy sendiri mengaku tidak bermaksud melarang pengusaha berinvestasi di Kalteng.

“Kabarnya investasi mereka sebesar Rp.1,2 Triliun untuk membangun rel tersebut. Kita menyambut baik, cuma regulasi dipatuhi apa belum?. Kalau perlu Gubernur Kalteng tegas menghentikan aktifitas pengerjaan. Bahkan kita sudah menjadwalkan akan melakukan pertemuan dengan pihak PT. SUS, dan ini sudah saya masukan di dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP).” tutupnya.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...