Marak Kasus Terkait Hukum, Ini Pernyataan Sikap LBH Bandung

MENARAnews, Kota Bandung (Jawa Barat) – Berbagai fenomena akhir-akhir ini membuat Indonesia bergejolak, mulai dari rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hingga kasus pelarangan kebebasan berekspresi seperti kegiatan pameran seni tentang Wiji Thukul di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Cabang Bandung Willy Hanafi menuturkan, dalam menjalankan demokrasi, pemerintah harus memfasilitasi rakyat agar berpartisipasi dan mendapatkan akses untuk berekspresi, mengembangkan diri, termasuk juga mendirikan organisasi masyarakat.

Lebih lanjut, Willy membeberkan, penyelenggaraan demokrasi tidak terlepas dari prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). “Kebebasan untuk berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat merupakan hak asasi yang harus dilindungi oleh negara, dipertahankan, tidak boleh diabaikan dan dikurangi”, tegasnya.

Menyikapi hal tersebut, lanjut Willy, dengan ini LBH Bandung menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, mengecam tindakan pemerintah yang mempersempit ruang partisipasi dan demokrasi.

Kedua, menolak segala bentuk pemberangusan dan perempasan kemerdekaan atas hak berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat termasuk hak berorganisasi.

Ketiga, negara harus menjujung tinggi hukum yang berkeadilan dan prinsip hak asasi manusia.

Keempat, mengusut tuntas pembubran kegiatan pameran Wiji Tukul sebagai tindakan aktif negara melindungi dan menghormati hak asasi manusia. (Situs Resmi LBH Bandung)

 

Editor: Irdan

Comments
Loading...