Legislator: Masyarakat Tiga Desa Tagih Janji Pemerintah Daerah

MENARAnews, Kuala Kapuas (Kalteng) – Masyarakat tiga desa di wilayah hulu Kabupaten Kapuas seperti Desa Jangkang, Supang dan Desa Sungai Pinang menagih janji Pemkab Kapuas terkait pembangunan infrastruktur telekomunikasi di tiga desa itu.

Menurut anggota DPRD Kapuas Berinto, masyarakat tiga desa di daerah pemilihannya tersebut menagih janji kepada pemerintah daerah, karena infrastruktur telekomunikasi yang direncanakan untuk dibangun tahun ini sampai sekarang tak kunjung direalisasikan.

“Sekarang sudah masuk di bulan lima, tapi belum ada juga tanda-tanda pemerintah daerah melalui instansi tekhnisnya merealisasikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi itu, padahal anggarannya sudah tersedia,” katanya di Kuala Kapuas, Rabu (10/5/2017).

“Mau dia nantinya dibangun tower besar atau maupun penguat sinyal, yang penting janji itu lho, harus direalisasikan. Kami inikan tukang tagih janji, kalau janji terpenuhi ya selesai urusan. Artinya kepala daerah untuk priode 2013-2018 enak juga, karena hutang piutangnya lunas, tapi kalau begini kondisinya ya masih ditagih-tagih,” timpal Berinto.

Karena itu politisi Partai NasDem ini meminta kepada Bupati Kapuas agar memerintahkan instansi tekhnisnya untuk merealisasikan pembangunan insfrastruktur telekominikasi di tiga desa tersebut. “Anggarannyakan memang sudah disetujui di APBD, Bupati tinggal memerintahkan saja anaknya buahnya dalam hal ini Dinas Kominfo untuk eksen,” pinta Berinto.

Ternyata, belum direalisasikannya sampai sekarang pembangunan infrastruktur telekomunikasi di tiga desa tersebut oleh Pemkab Kapuas, karena terkendala dengan ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Menurut Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas H Nor Alamsyah, dalam ketentuan undang-undang tentang pemerintahan daerah juga mengatur masalah komunikasi dan informatika, yaitu pembagian urusan komunikasi dan informatika.

“Saat kami rapat dengan Kementerian Kominfo kemarin, kami lebih paham lagi terjemahannya bahwa pembangunan perangkat komunikasi dan informatika itu adalah kewenangan pemerintah pusat,” katanya saat ditemui MENARAnews.com di ruang kerjanya, Rabu (10/5/2017).

Lanjut Alamsyah, yang namanya kewenangan pemerintah pusat itu kalau seandainya daerah membutuhkan, sepanjang itu memenuhi syarat maka pemerintah pusat yang akan menghandelnya. “Jadi, tidak dibenarkan daerah mengadakan sendiri, apalagi terkait dengan penganggaran daerah, karena anggarannya anggaran pusat, APBN, supaya tidak tumpang tindih,” ungkapnya.

Dengan demikian terkait dengan program pembangunan infrastruktur telekomunikasi di tiga tersebut, maka sesuai arahan Bupati Kapuas, ujar Alamsyah, Dinas Kominfo Kapuas pun mengusulkan kepada pemerintah pusat agar rencana pembangunan infrastruktur telekomunikasi itu dapat direalisasikan. “Terkait dengan anggarannya yang sudah ada, otomatis tidak boleh digunakan,” tukasnya.(irf)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...