Kuota Iuran Penerima BPJS Gratis Dipangkas

MENARAnews, Tubaba (Lampung) – Pj Bupati Tulangbawang Barat, Drs. Adeham, M.pd, pada hari Selalasa (2/5/2017) lalu, telah menanda tangani kontrak pengurangan jumlah kuota peserta Penerima Bantuan luran Daerah (PBID) program kesehatan gratis JKN-KIS bagi masyarakat miskin.

Pemangkasan kuota peserta penerima iuran itu tertuang dalam Nomor 440/II. 02/TUBABA/2017 tentang pemberitahuan penonaktifan peserta PBID telah dinonaktifkan mulai 1 Mei 2017.

Hal tersebut mengacu pada penjanjian Pemkab Tubaba dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Metro Nomor, 142/KTR/XIII-07-1216 dan nomor B/17/1.02/MOU/TBB/2016, tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN.

Pelaksana Tugas Dinas Kesehatan Perana Putera, mengatakan, pengurangan kuota tersebut dilakukan karena anggaran Pemkab sebesar 3 miliar dalam APBD 2017, tidak mampu membiayai sebanyak 23.578 jiwa, penerima iuran JKN-KIS, sebesar 6,6 miliar per-Tahun 2017 berdasarkan jumlah peserta.

“Penerima Bantuan luran Daerah (PBID) yang ditanggung APBD, saat ini hanya untuk 1.244 jiwa. Sedangkan 22.514 jiwa dikuar kontrak akan dialihkan ke peserta BPJS Mandiri,” kata Perana, kepada MENARAnews, Kamis (4/5/2017).

Menurutnya, iuran penerima jaminan kesehatan garatis bagi masyarakat miskin tersebut sejak Januari hingga April 2017, sudah mencapai angka 2,1 miliar. Sedangkan anggaran di APBD 2017, sebesar 3 miliar diperkirakan hanya mampu sampai bulan Mei 2017 saja.

“Minimnya anggaran pihak pemerintah harus mengambil langkah dalam merungangi jumlah kuota peserta penerima iuran BPJS yang ditanggung APBD. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi hutang yang akan membenani pemeribtah dalam APBD perubahan,” ujarnya.

Ia mengaku akan mensosialisasikan kepada masyarakat, diseluruh puskesmas yang ada di Tubaba, terkait pengurangan kuota tersebut. Sosialisasi itu untuk memberi pemahaman kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalah pamahaman dengan pemerintah terkait pemangkasan.

Sementara Asisten Manager BPJS Tubaba, Dody Sumardi, membenarkan pengurangan kuota peserta Penerima Bantuan luran Daerah (PBID) JKN/KIS, yang ditanggung APBD 2017, bagi penduduk miskin itu telah dinonaktifkan sejak 2 Mei 2017 ini.

“Sudah ada surat pengurangan kuota penerima iuran yang ditanda tangani oleh Pj Bupati. Disebutnya, bagi peserta yang tidak masuk kontrak akan dialihkan ke BPJS Mandiri,” ungkap Dody.

Disinggungnya, terkait iuran JKN/KIS sebanyak 23.578 jiwa sejak bulan Januari-April sebesar 2.1 miliar itu l, hingga kini belum dibayar pihak Pemkab. “Pengurangan kuota peserta BPJS gratis ini sangat disayangkan oleh masyarakat khususnya bagi penduduk miskin,” tukasnya. (JE/RZ)

Comments
Loading...