http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Keprihatinan Terhadap Kinerja Auditor dan Kepala Pemerintahan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi isu yang cukup hangat untuk diperbincangkan banyak instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. WTP merupakan penilaian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada suatu instansi pemerintah pusat dan daerah terkait dengan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu landasan kinerja birokrasi pemerintahan, untuk itu, status WTP setidaknya menjadi cermin bagi keberhasilan kinerja aparatur negara dalam memberikan pelayanan publik.

Lantas seberapa besar manfaat Laporan Keuangan Daerah dengan status WTP?

Yang jelas semua lembaga negara di tingkat pusat atau biasa disebut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan untuk lembaga negara di tingkat daerah disebut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) punya obsesi memperoleh laporan keuangan WTP dari BPK. Dengan memperoleh predikat WTP, Laporan Keuangan sebuah instansi pusat dan daerah dinilai berhasil. Untuk meraih WTP ini tidak mudah, harus ada pengecekan berkala dan melalui sejumlah proses. WTP adalah singkatan dari Wajar Tanpa Pengecualian, sebuah opini yang dikeluarkan auditor terhadap laporan keuangan. Sesuai amanat konstitusi dan UU No. 17 Tahun 2003, audit atas laporan keuangan lembaga negara dilakukan oleh BPK. “WTP akan diberikan oleh BPK kepada suatu lembaga atau kementerian jika transaksi penggunaan anggaran tidak ada yang mencurigakan.

Akan tetapi, beberapa bulan terakhir ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menguak praktek Korupsi di lingkup pemerintahan, bahkan antara Kemendes dengan BPK RI terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kemudian muncul di benak saya bahwa daerah-daerah yang mendapatkan lebih dari satu WTP dalam waktu 6 bulan padahal jabatannya baru beberapa bulan itu, perlu mendapatkan penanganan oleh KPK, seperti pada kasus di Jakarta beberapa waktu lalu, dimana harusnya menjadi pembelajaran bagi instansi pemerintahan saat ini agar tidak terlalu membanggakan status WTP oleh BPK. Seperti apa yang disampaikan oleh Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Apung Widadi, yang menilai penangkapan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan oleh Komisi Pemberantasan korupsi terkait jual-beli status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan tamparan keras bagi pemerintahan Joko Widodo sebab status WTP memang tidak menjamin pemerintahan bersih dalam tata kelola anggaran. Oleh karenanya, ini harus menjadi catatan penting bagi seluruh pejabat pemerintahan dari kepala negara sampai kepala desa agar menjalankan tugas dan kewajiban sesuai amanah yang diberikan masyarakat. Sumpah dan janji yang diucapkan diatas kitab suci seharusnya diingat dan menjadi pegangan dalam menjalankan roda pemerintahan. Saya menilai bahwa sumpah bukan simbol namun suatu perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Apabila sumpah kepada Tuhan saja diingkari (tidak konsisten), apalagi dengan manusia, dan seorang pejabat yang mengingkari sumpah dan janjinya saya rasa bukan seorang yang negarawan.

Dedy Koco Susilo, SH (Ketua Presidium PMKRI Banjarmasin/Sekretaris PBH-HAM Kalsel)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,685PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.