Kejari Merilis Kerugian Kasus Tunda Capai 11.9 Miliar

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Setelah satu tahun kasus Tunjangan Daerah (Tunda) bergulir, akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang resmi merilis kerugian negara dalam kasus yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) tahun 2012-2015 itu. Tercatat, total kerugian yang dialami negara mencapai Rp 11.9 miliar. Jumlah itu merupakan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk kerugian ditahun 2012-2014.

Kasi Pidsus Kejari Pandeglang, Feza Reza menjabarkan, nilai kerugian ini merupakan tahap pertama. Artinya, Kejari belum melansir jumlah kerugian kasus Tunda pada tahun 2015.

“Untuk tahun 2015 kami masih mengumpulkan alat bukti untuk pengembangan perincian kerugian tahun 2015. Jadi belum bisa dipastikan karena masih berjalan mengumpulkan alat bukti untuk menghitung kerugian negara,” ungkapnya saat ditemui di Kantor Kejari Pandeglang, Senin (8/5/2017).

Tahap selanjutnya papar Feza, Kejari akan melimpahkan hasil penghitungan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum nantinya akan diserahkan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Selanjutnya akan kami limpahkan pada Pengadilan Tipikor tetapi sebelumnya akan dilakukan tahap 2 dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum,” terangnya.

Meski telah merilis kerugian negara, namun Kejari belum dapat melakukan penahanan terhadap para tersangka yang telah ditetapkan. Feza beralasan, Kejari harus melalui tahap pelimpahan terlebih dahulu.

“Kami belum bisa melajukan penahanan, hal itu pertimbangan subjektif Jaksa Penuntut Umum. Tetapi kami terus berjalan mengumpulkan alat bukti, hanya tinggal melimpahkan kepada Pengadilan Tipikor,” ungkapnya.

Sementara terkait aktor lain yang turut bermain dalam pusaran Tunda di lembaga yang kini dinahkodai oleh Salman Sunardi itu, Kejari juga belum bisa membuktikan. Karena proses penyidikan terhadap para tersangka masih berjalan. Hanya saja Kejari tidak menampik jika kedepannya, akan ada nama lain yang diseret jika terbukti melawan hukum dan memenuhi unsur 2 alat bukti.

“Proses penyidikan masih berjalan terhadap sejumlah tersangka yang sudah ditetapkan. Kalau memang ada perbuatan melawan peebuatan hukum dan ditemukan 2 alat bukti kami akan umumkan tersangka baru,” jelas Feza.

Kasi Intel Kejari Pandeglang, Edius Manan menambahkan, lambatnya proses penghitungan kerugian negara yang memakan waktu hingga satu tahun, disebabkan banyak barang bukti yang tercecer. Mengingat bola panas kasus Tunda terjadi dalam beberapa kepemimpinan Kepala Dindikbud.

“Kendalanya, alat buktinya tersebar, sehingga harus kami kumpulkan terlebih dahulu. Namun kami belum memastikan adanya keterlibatan dari Instansi lain di luar Dindikbud,” ujarnya singkat.

Diinformasikan, sejak bulan Desember tahun lalu, Kejari telah menetapkan 5 orang tersangka kasus Tunda. Kelima orang tersebut yakni Tata Sopandi, yang merupakan Bendahara Dindikbud tahun 2011, Rusbandi, mantan Bendahara Dindikbud tahun 2012-2014, mantan Kepala Dindikbud periode 2012-2013, Abdul Azis, mantan Sekretaris Dindikbud Nursalim, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dindikbud tahun 2012-2013, Rika Yusilawati. (Kr)

 

Editor: Irdan

Comments
Loading...