Jelang Penerapan Smart City, Keterbukaan Informasi di Pandeglang Belum Optimal

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Sistem keterbukaan informasi di Kabupaten Pandeglang diakui belum berjalan optimal. Kemudahan masyarakat dalam menjangkau dan mengakses informasi secara langsung dari Pemerintahan masih terkendala. Masyarakat Internet atau netizen, acap kali membanjiri kolom komentar maupun pesan pribadi di Media Sosial Kepala Daerah, guna mengetahui progres pembangunan maupun hal lainnya.

Hal ini dianggap sebagai wujud belum maksimalnya organisasi terkait dalam mengelola informasi di internet. Demikian diutarakan Bupati Pandeglang, Irna Narulita ketika melakukan blusukan ke Dinas Komunikasi, Sandi, dan Statistik (Diskomsantik), Rabu (10/5/2017).

Irna menjelaskan, banyak netizen yang menaruh harapan besar terhadap perkembangan pembangunan di Pandeglang. Cara mereka mengetahuinya, yakni dengan mengakses internet maupun Medsos. Akan tetapi, berita maupun informasi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum dipublikasikan dengan baik oleh Diskomsantik selaku koordinator.

“Netizen banyak, mereka menaruh harapan besar agar Pandeglang bisa maju. Maka mereka (Diskomsantik) harus update, berita-berita dari seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), di sini koordinatornya. Memang harus mau capai untuk mempublish semua,” ujar Irna usai melakukan kunjungan di kantor yang berdekatan dengan Pendopo Bupati itu.

Jelas saja ini agak berbanding terbalik dengan misi Bupati dan Wakil Bupati yang menginginkan adanya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi melalui internet. Apalagi ditargetkan pada bulan Agustus mendatang, Pandeglang akan dijadikan sebagai daerah berbasis Smart City.

“Kami berharap ini tetap konsisten agar Command Center bisa membantu menjembatani masyarakat agar lebih transparan lagi,” imbuh bupati.

Untuk itu, Irna meminta kepada dinas terkait, agar lebih aktif menyampaikan pemberitaan positif kepada masyarakat melalui internet. Meski dipahaminya ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh Diskomsantik, namun diharapkan hal tersebut tidak menjadi alasan dalam menyampaikan program-program Pemerintah yang selama ini belum diinformasikan.

“Ya mungkin karena keterbatasan tempat dan SDM jadi kurang maksimal. Tetapi mohon kesabarannya. Yang jelas, Diskomsantik harus bisa menyampaikan program-program pemerintah yang selama ini belum diinformasikan. Mereka harus bantu objek wisata yang dijual oleh Dispar (Dinas Pariwisata), begitu juga pelayanan-pelayanan yang sudah mulai online, mereka yang harus menyampaikan agar bisa membantu bupati,” papar Irna panjang lebar.

Kepala Diskomsantik, Yahya Gunawan mengakui jika penyampaian informasi oleh instansinya belum berjalan baik, lantaran adanya keterbatasan. Menurut Yahya, pokok persoalan tersebut terletak dijumlah SDM yang dinilai tidak mencukupi untuk mengkoordinir semua informasi dari masing-masing SKPD.

“Keterbatasan kami memang ada, bahwa jumlah SDM kami terbatas. Di instansi kami hanya ada 33 orang, sedangkan yang harus dikelola cukup banyak, urusan telematika, statistik, persandian, termasuk LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Ini kan perlu banyak orang,” keluhnya.

Akan tetapi, Yahya menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) untuk mengajukan peralihan pegawai dari instansi lain ke Diskomsantik sebagai solusi. Apalagi, pihaknya diberi batas akhir hingga bulan Agustus untuk menyelesaikan segala perangkat informasi Pemkab yang berbasis online.

“Tetapi mudah-mudahan ada peluang-peluang lain yang bisa dimanfaatkan, dengan mencoba berkoordinasi dengan BKD, agar ada tenaga yang berada di SKPD lain, bisa dialihkan ke Diskomsantik. Deadline kami hingga Agustus,” kata Yahya mengakhiri perbincangan. (Kr)

 

Editor: Irdan

Comments
Loading...