Jelang Hasil Penilaian BPK, Pemkab Pandeglang Was-was

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Pemerintah Kabupaten Pandeglang mulai was-was dalam menerima hasil keputusan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten perihal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pandeglang tahun 2016. Pasalnya, meski telah berupaya semaksimal mungkin dalam memperbaiki penilaian tahun lalu, namun sejumlah catatan penting dari BPK terhadap beberapa item menjadi kekhawatiran tersendiri.

BPK sempat menyoroti 4 persoalan dalam LKPD Pandeglang tahun 2015, diantaranya masalah aset kendaraan dan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang bernilai Rp 98 miliar. Sementara saat dilakukan uji petik LKPD 2016 sejak April lalu, kedua catatan itu masih terus diperbaiki oleh Pemkab.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita menyampaikan jika persoalan piutang pajak, menjadi catatan penting BPK sejak tahun 2015. Oleh karenanya, Pemkab berupaya untuk membenahi dengan melakukan verifikasi, validasi, hingga pemutakhiran data Wajib Pajak.

“Kalau pajak, memang ada warisan dari KPP Pratama, yang menjadi tanggung jawab yang sangat berat. Tetapi kami berupaya untuk bisa piutang pajak yang bisa masuk dalam kas daerah. Ini menjadi catatan penting sejak tahun 2015 dan 2016. Tetapi upaya khusus itu untuk memperbaiki administratif dan sebagainya, saat ini masih diselidiki, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data,” beber Irna usai melakukan Sidak Bahan Makanan di Pasar Cadasari, Selasa (30/5/2017).

Atas catatan tersebut, Irna pun mengaku tidak bermimpi muluk-muluk. Kendati demikian ia tetap berharap agar BPK mengganjar dengan predikat lebih baik dari tahun lalu yang diberi penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“WDP kami sudah dapat tahun kemarin. Mudah-mudahan upaya kami ini diapresiasi BPK. Kami tidak mimpi muluk-muluk, tetapi setiap kabupaten kota ingin mendapatkan rapor yang baik sesuai kinerja. Kita lihat besok, saya tidak bisa mendahului penialai dari BPK. Tetapi saya apresiasi seluruh SKPD yang sudah melakukan upaya yang lumayan baik, lah,” jelas ibu 3 anak itu.

Dirinya membeberkan, selama satu tahun terakhir pihaknya telah melakukan berbagai upaya perbaikan dengan mengasistensi seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan, masalah aset kendaraan yang menjadi salah satu sorotan paling tajam pun mampu dibuktikan pertanggungjawabannya. Apalagi BPK juga dinilai telah memberi asistensi yang baik terhadap Pemkab. Sehingga hal itu diyakini menjadi catatan pengecualian oleh BPK.

“Jadi kalau memang ada catatan dari BPK, harus kami upayakan, buktikan dari sisi administratif, laporan neraca, pertanggungjawaban, hingga fisik. Ini bisa menjadi catatan pengecualian oleh BPK. Kemarin kami penuhi untuk memberikan pembuktian bahwa barang yang selama ini belum terdata, tercatat, atau terlihat, kami cari sehingga barang itu ada. Jadi upaya itu kan ada,” terang Irna membela.

Oleh sebab itu, seluruh kinerja dan upaya yang dilakukan sejauh ini, dinilai pantas apabilan BPK member penilaian lebih terhadap Pandeglang.

“Mudah-mudahan upaya yang kami lakukan untuk menyajikan laporan terkait keuangan dan pembangunan, mendapat apresiasi dari BPK RI. Kita lihat nanti opininya apa. Tetapi upaya khusus yang kami lakukan disetiap SKPD terkait aset sudah kami buktikan wujudnya,” tutup mantan anggota DPR RI itu. (IY)

Comments
Loading...