Jalan Penghubung Pelabuhan Batanjung Belum Digarap

MENARAnews, Kuala Kapuas – Jalan penghubung Pelabuhan Batanjung Kabupaten Kapuas sepanjang 52 kilometer sampai sekarang masih belum tergarap. Padahal akses tersebut sangat diharapkan untuk menunjang beroperasinya salah satu pelabuhan laut terbesar di Kalimantan Tengah itu.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kapuas Yan Hendri Ale mengatakan, Pemkab Kapuas telah mengusulkan anggaran pembangunan jalan darat poros Batanjung itu kepada pemerintah pusat. “Usulannya sudah masuk, tinggal Jakarta saja yang menentukan,” katanya di Kuala Kapuas, Minggu (7/5/2017).

Adapun besaran anggaran yang diusulkan untuk membangun jalan tersebut senilai Rp 500 milyar lebih. “Kalau fungsional anggarannya Rp 336 miliar, tapi kalau top sampai aspal keseluruhan yang diusulkan oleh pak Bupati kemarin sebesar Rp 500 milyar lebih,” ungkapnya.

Lanjut Ale, sapaan akrab Kepala Bappeda Kapuas, dari 52 kilometer panjang jalan poros Batanjung yang direncanakan untuk dibangun itu, sepanjang 42 kilometer diantaranya kondisinya masih belum berbentuk badan jalan. “Yang sudah ada badan jalannya cuma 10 kilometer saja, yang 42 kilometer meter masih belum berbentuk badan jalan,” ujarnya.

Pemkab Kapuas berharap pada tahun 2018 mendatang penggarapan jalan poros Batanjung bisa direalisasikan. Namun diakui Ale, penggarapan jalan itu memang tidak bisa langsung fungsional sepanjang 52 kilometer, tetapi akan dilakukan bertahap.

“Kita pun tidak memaksa Pemerintah Pusat, tapi harapan Pak Bupati sebetulnya kalau bisa dibuka dulu badan jalannya, baru nanti tahun berikutnya ke fungsionalnya,” katanya seraya menyebutkan pada tahun 2017 ini Pemerintah Provinsi Kalteng dengan anggaran sebesar  Rp 2,5 miliar berencana membangun badan jalan poros Batanjung.

Nah, terkait rencana pembangunan jalan poros Batanjung sepanjang 52 kilometer tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas sendiri akan melakukan inventerisasi terhadap keberadaan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan badan jalan Batanjung itu. “Camat sekarang sudah bergerak untuk melacak  dan mengkondisikan sehingga tidak ada tuntutan ganti rugi dari masyarakat,” terang Yan Hendri Ale. (irf)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...