MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Sehubungan dengan hadirnya 1 Mei 2017 sebagai Hari Buruh Internasional. Beberapa organisasi yang ada di Kota Palangka Raya dan individu yang tergabung dalam Aliansi Fornt Pejuang Rakyat (FPR) Kalimantan Tengah tergerak hati, kesadarannya membela serta menyuarakan aspirasi kaum buruh tertindas dalam Aksi Damai di Bundaran Besar Senin (01/05).
Organisasi yang melakukan aksi diantaranya, DPC Aliansi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Palangka Raya, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Kota Palangka Raya, Aliansi Gerakan Revorma Agraria (AGRA) Kalteng dan Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Katingan (HIMAPAKAT).
Andrew Koordinator Aksi unjuk rasa menyatakan, di Kalteng khususnya buruh perusahaan perkebunan kepala sawit terus mengalami penindasan dan penghisapan. Persoalan pengangkatan status buruh harian lepas (BHL) menjadi buruh harian tetap (BTL) hal umum terjadi di perusahaan. Bahkan ada buruh yang sudah bekerja 10 tahun, belum juga diangkat menjadi BTL.
“Pihak perusahaan berbagai macam cara terus melakukan penekanan terhadap kebebasan berorganisasi bagi kaum buruh, terutama bagi organisasi buruh yang konsisten melakukan perjuangan untuk menuntut hak-haknya. Belum lagi Persoalan jaminan sosial tenaga kerja yang tidak pernah menerima kartu jaminan sosial.” jelas Andrew.
Tidak hanya itu persoalan yang terjadi lanjutnya, Tunjangan Hari Raya (THR) yang sejatinya merupakan hak buruh, tidak sesuai besarannya yang diterima oleh buruh dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Paling pokok Persoalan sekarang dimana skema pengupahan yang diterapkan mayoritas perusahaan di Kalteng.
Yang mana perusahaan menerapkan sistem pengupahan berdasarkan target yang tinggi dan harus dipenuhi oleh buruh dalam satu hari kerja. Jika tidak mencapai target yang ditentukan, maka lanjutnya lebih dalam, buruh tidak mendapatkan upah yang sesuai dengan upah harian. Dampaknya target yang tinggi tidak terpenuhi dan buruh menerima upah yang rendah, belum lagi upah tersebut dipotong dengan berbagai sanksi yang ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan.
“Atas dasar permasalahan atau persoalan itu, mahasiswa menuntut kepada Pemerintah yakni pertama menolak upah murah dan menuntut agar Upah Minimum Provinsi dinaikkan, kedua cabut PP 78 tahun 2015 tentang sistem pengupahan, menolak segala jenis praktik-praktik perbudakan terhadap kaum buruh.” jelasnya lebih dalam.
Tuntutan selanjutnya yakni, Tingkatkan jaminan keselamatan, kesehatan, maupun tunjangan-tunjangan lainya demi kesejahteraan buruh, berikan kebebasan berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat bagi buruh, meminta kepada Pemerintah dan Penegak Hukum untuk melakukan praktik-praktik yang tidak berpri kemanusiaan terhadap kaum buruh sawit dan hapuskan sistem kerja kontrak (outsourcing).(arli)
Editor: Hidayat