Ini Penjelasan Kenapa Koalisi Ormas dan LSM Tolak Pembangunan Rel KA PT. SUS

Sampaikan Petisi Kepada Gubernur dan Polda Kalteng

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Proyek Pembangunan rel Kereta Api (KA) khusus Katingan-Gunung Mas angkutan batubara yang dikerjakan perusahaan PT. Usaha Sejati (SUS), tidak hanya mendapat sorotan dari kalangan anggota DPRD Kalteng karena dugaan belum melengkapi dokumen perijinan sesuai ketentuan dan regulasi yang ada. Akan tetapi juga menuai reaksi dari koalisi dari beberapa organisasi masyarakat, LSM, Mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Katingan dengan melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor Gubernur Kalteng Jl.G.Obos Km.1 Kota Palangka Raya Selasa (23/05).

Berdasarkan hasil pantauan menaranews.com di lapangan, kegiatan aksi dilakukan belasan masyarakat yang meminta dan menuntut agar Pemerintah Provinsi Kalteng dalam hal ini Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mencabut rekomendasi yang diberikan terkait aktifitas pengerjaan rel KA angkutan batubara.

Tuntutan mereka pun disampaikan melalui sejumlah spanduk yang bertuliskan, Demo tolak proyek rel kereta api batubara PT.SUS (Rusia), “Stop proyek rel kereta api batubara, sengsarakan rakyat Kalteng”, Gubenur Kalteng : Cabut Rekomendasi Proyek Rel Kereta Api PT.SUS ” Sensarakan Rakyat. “Polda Kalteng Proses Hukum Pelanggaran PT.SUS BABBUK : Ribuan Kubik Kayu.”

Koordinator Aksi seperti dari LSM Betang Hagatang, Karliansyah menyampaikan, pihaknya melihat adanya kegiatan asing yang masuk di Kalteng merupakan pintu gerbang penjajahan. Kalau masyarakat hanya berdiam diri saja, akan menjadi bumerang, yang mana masyarakat kecil usaha pertambangan ditangkap.

“Apapun yang dilakukan oleh masyarakat kecil saat ini dianggap salah. Akan tetapi kenapa ketika perusahaan asing masuk dan dibiarkan, ada apa ini?. Disini sudah jelas perusahaan tidak mengantongi ijin baik dari Dinas Perhubungan, dari Dinas Kehutanan dan lain-lain tapi sudah berani bekerja dilapangan, mana penegak hukum yang ada,” tegas Karliansyah.

Bahkan dirinya meminta kepada Presiden RI Joko Widodo segera menindak tegas Perusahaan yang seperti ini. Alasannya, karena tidak ada kegiatan yang bertujuan untuk membina masyarakat. NKRI ujarnya jangan sampai di ijak-injak seperti ini oleh orang asing (Rusia) membuka akses jalan rel Kereta Api tampa ijin, kenapa ini?.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Koordinator Aksi dari LSM LDW Kalteng, Menteng Asmin menyampaikan, pada intinya dalam aksi ini kita menentang pembangunan jalan rel kereta api, dengan alasan pertama dari segi aspek kegunaan. Rel Kereta Api hanya digunakan oleh pihak perusahaan saja, dan tidak berimbas langsung kepada masyarakat sekitar.

“Kami mendukung kalau itu dibangun jalan koridor biasa, karena langsung memberikan dampak terhadap masyarakat untuk menggunakan jalur jalan yang dibangun selain mengangkut batu bara, pada intinya memudahkan transportasi masyarakat yang menggunakan jalan yang dibangun tersebut,” jelas Menteng Asmin.

Dari segi perijinan sendiri, kami tentunya sangat menolak bila tidak ada perijinan yang lengkap dikantongi. Jika ada ijin tentu kita persilahkan dan pihaknya tentu tidak bermaksud menghalang-halangi investor yang berinvestasi di Kalteng demi kemajuan Daerah sendiri. Namun perlu dicatat, jika melanggar hukum kita tentang, kalau belum lengkap, lengkapi dulu dan aktifitas dihentikan.

Disisi lain, Koordinator Aski dari Borneo LAW Office Emelyanie ketika diwawancarai awak media menyampaikan, minggu kemarin sudah menyurati Gubernur Kalteng dan masih menunggu surat balasan. Dimana pada initinya seperti petisi yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalteng diantaranya menolak kehadiran PT.SUS dalam pembangunan rel Kereta Apinya.

“Berdasarkan data yang kami miliki tersebut tidak ada mengantongi ijin AMDAL, dan kondisi lahan yang dibangun berada di kawasan Hutan Produksi (HP). Sementara ijin belum beres, mereka sudah beroperasi. Dan satu hal lagi, ganti rugi masyarakat oleh pihak PT.SUS belum mencapai 50 persen. Dan aktifitas ini kita menolak dengan tegas” jelas Emelyanie.

Menurutnya aksi yang dilakukan kali ini hanya sekedar pemanasan saja, jika Pemerintah Daerah sendiri tidak menggubris tuntutan yang sudah disampaikan melalui petisi tersebut, pihaknya mengancam akan melakukan aksi ujuk rasa turun ke jalan dengan massa yang lebih banyak lagi, tetapi tidak di Kantor Gubernur Kalteng lagi, melainkan di Mapolda Kalteng.

 

Sampaikan Petisi Kepada Gubernur dan Polda Kalteng

Adapun petisi yang disampaikan pihaknya pertama pembangunan rel KA batubara PT SUS untuk seterusnya, agar Gubernur Kalteng mencabut ijin rekomendasi pembangunan rel KA PT.SUS (Bila sudah diterbitkan.red) karena tidak sejalan dengan visi Kalteng Berkah.

Selanjutnya, agar Kapolda Kalteng memproses secara tuntas indikasi pelanggaran PT. SUS dengan cara memeriksa pimpinan PT. SUS dan kontraktor PT. SGMT serta mengamankan barang bukti di lapangan.

Apabjla tidak diproses hukum, maka akan digelar demo selanjutnya di Polda Kalteng. selanjutnya mendukung apabila pembangunan jalan angkutan menggunakan jalur koridor biasa secara legal, agar rakyat Kalteng terlibat di dalam kegiatan tambang dan tidak hanya menjadi penonton sehingga tercapai visi Kalteng Berkah.

Berdasarkan Informasi pengecekan di lapangan, pembangunan rel KA tersebut sudah mencapai 1 Km dari pinggir sungai Katingan dan sudah melintasi jalan raya Kasongan-Samba. Di kantor pinggir sungai Katingan terdapat kantor basecamp kontraktor dan ribuan kayu balok serta alat berat yang sedang bekerja. Bahkan di pinggir sungai Katingan sudah dibangun pelabuhan dari beton.

Adapun dasar penolakan pembangunan rel KA PT. SUS diantaranya, Proyek ini belum memiliki AMDAL dan belum disosialisasikan kepada masyarakat secara luas di Kabupaten Katingan. PT.SUS awalnya hanya melakukan pembebasan lahan, tetapi tiba-tiba langsung melakukan pembangunan rel KA sehingga Kades Tewang Karangan menyurati PT.SUS untuk menghentikan kegiatan, tetapi tidak dihiraukan.

Artinya pengerjaan tersebut belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan masyarakat. Pembangunan jalur angkutan batubara berupa Rel KA akan merugikan masyarakat karena masyarakat hanya menjadi penonton dan tidak terlibat dalam kegiatan angkutan tersebut.

Sementara kalau jalur koridor biasa, maka Masyarakat dapat ikut dalam kegiatan pengangkutan tersebut, baik sebagai supir ataupun merentalkan truk angkutan batubara seperti di Kalsel. Di samping itu kalau jalur koridor biasa maka masyarakat bisa melintasi jalan tersebut dan berkebun serta berusaha sepanjang jalan yang dibangun berupa warung dan sebagainya.

Bahkan pihaknya mempertanyakan, kenapa PT. SUS yang dikuasai oleh investor dari Rusia terkesan berani terhadap Pemerintah RI (Pemkab. Katingan.red). Padahal jelas-jelas aktivitasnya belum memiliki ijin amdal dan lain-lain.

Anehnya hingga kini tidak ada proses hukum terhadap aktivitas yang terindikasi ilegal tersebut. Maka dengan sendirinya ribuan kubik kayu dan alat berat yang ada bermasalah secara hukum. Anehnya lagi, investor PT. SUS dari Rusia dengan santai mengatakan ijin mereka sudah lengkap.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...