Ini Gara-Gara Rapat Paripurna DPRD Kapuas Dihujani Interupsi

MENARAnews, Kuala Kapuas (Kalteng) – Rapat Paripurna DPRD Kapuas dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi pendukung dewan terhadap 8 buah Raperda yang disampaikan eksekutif, Selasa (16/5/2017) pagi, di hujani interupsi, gara-gara kehadiran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat paripurna tersebut sangat minim.

Rapat paripurna yang diharapkan anggota dewan dapat dihadiri para kepala OPD saat itu ternyata hanya dihadiri satu kepala OPD saja yakni Kepala Dinas Kominfo H Nor Alamsyah, sedangkan Kepala OPD lainnya hanya diwakilkan. “Interupsi pimpinan, karena kepala OPD banyak tidak hadir lebih baik pandangan fraksi kita serahkan saja, tidak usah dibacakan,” kata Lawin, anggota DPRD Kapuas dari Fraksi PDI Perjuangan.

Intrupsi juga disampaikan anggota DPRD Kapuas dari Fraksi Demokrat, Kunanto. Menurut dia seluruh kepala OPD wajib mendengar apa yang disampaikan dewan pada rapat paripurna tersebut. “Agar kita dihargai di dewan ini, apabila ada jadwal-jadwal rapat paripurna seharusnya memang wajib hadir seluruh kepala OPD biar mereka mendangarkan apa yang kita sampaikan,” katanya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kapuas Robert Linuh Gerung, mengingatkan kepada eksekutif agar apa yang disampaikan dewan dalam rapat paripurna tersebut kiranya dapat didengarkan, apa yang menjadi catatan dan apa yang menjadi perhatian. “Melalui Bapak Wakil Bupati, kami mengingatkan lain kali kalau ada sidang paripurna tolong disampaikan kepada kepala OPD agar hadir,” ujar Robert.

Rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 8 buah rancangan peraturan daerah saat itu pimpin langsung Ketua DPRD Kapuas Algrin Gasan dan dihadiri Wakil Bupati Kapuas H Muhajirin. Adapun 8 Raperda tersebut yakni Raperda tentang badan permusyawaratan desa, Raperda tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, Raperda tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, Raperda tentang pedoman pembentukan produk hukum desa.

Kemudian Raperda tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa, Raperda tentang pedoman barang/jasa di desa pada wilayah Kabupaten Kapuas, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 Tahun 2015 tentang kelembagaan adat dayak di Kabupaten Kapuas dan Raperda tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten. (irf)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...