HMI Kapuas Usulkan Perda Tentang Zenith

MENARAnews, Kuala Kapuas (Kalteng) – Peredaran obat zenith saat ini dinilai sudah sangat meresahkan. Karena itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuala Kapuas mengusulkan agar Pemkab Kapuas membuat sebuah produk hukum daerah tentang larangan penjualan obat keras tersebut berikut dengan sanksinya.

“Kami dari HMI Kapuas mengusulkan agar dibuat Perda tentang Zenith,” ujar Ketua HMI Cabang Kabupaten Kapuas, Muhamad Mirza saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Kapuas kemarin, di Kuala Kapuas.

Menurut Mirza, berdasarkan hasil diskusi pihaknya dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kapuas, kasus kecelakaan lalu lintas di Kapuas hampir semuanya disebabkan zenith. “Zenith kedapatan di kantong saku celananya, tapi ini tidak di ekspose oleh media, hanya pihak rumah sakit yang melaporkan kepada BNK,” ungkapnya.

Hal inilah tentunya yang menjadi perhatian bagi HMI Cabang Kapuas untuk memikirkan bagaimana regenerasi di daerah ini kedepannya. “Artinya usia produktif di Kapuas sangat tinggi, dibandingkan dengan usia non produktif. Maka dari itu saya berharap kedepan Perda tentang Zenith di Kabupaten Kapuas sudah terbentuk,” harapnya.

Nah, dengan adanya Perda tentang Zenith tersebut maka akan mudah bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan penindakan serta aparat penegak hukum juga dapat menindak pelaku secara tegas. “Selama inikan pengedar zenith hanya melanggar undang-undang kesehatan dan hukumannya pun paling lama satu tahun, bahkan ada yang satu minggu sudah keluar,” katanya.

Padahal, sambung Mirza, undang-undang kesehatan menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. “Akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan penegakan hukum tersebut tidak sesuai. Ada apa dengan penegakan hukumnya ?,” tandasnya.

Oleh sebab itu, agar penjual maupun mengedar zenith mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya maka perlu dibuat regulasi produk hukum daerah yang mengatur tentang pemberian sanksi tegas kepada penjual maupun pelaku pengedar zenith.

“Mungkin Perdanya ada semacam sanksi sosial atau juga dari pemerintah daerah ada memberi sanksi yang tegas bagi pengedar obat tersebut. Contoh seperti di Banjarmasin sudah ada Perda tentang Zenith, artinya ada hukuman sosial yang didapat,” katanya.

“Jangan sampai yang dijual dengan omzet yang besar dan keuntungan yang besar merusak regenerasi bangsa kita, tapi hukumannya tidak sesuai dengan yang didapat. Jadi, setelah dia masuk penjara lalu keluar jual lagi sehingga tidak ada efek jera yang diberikan. Saya berharap Pemkab Kapuas serius memperhatikan hal ini, mungkin saat ini orang lain yang kena dampak penyalahgunaan zenith, siapa tahu kedepan yang kena keluarga kita, sahabat kita, dan juga kerabat kita,” tambah Mirza. (irf)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...