Hasil Pemeriksaan BPK RI 2016, Kotim Kembali Peroleh WTP

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur kembali menyandang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil laporan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) untuk Pemeritah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) di tahun 2016.

Perolehan WTP dari pengeluaran dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak hanya di peroleh di tahun 2016 ini saja, akan tetapi sejak tiga tahun terakhir yakni mulai dari tahun 2014 sampai dengan hasil pemeriksaan di tahun 2016.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Kotim Supain Hadi usai menerima piagam penghargaan BPK RI secara langsung, Rabu (24/05) di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Jl.Yos Sudarso Kota Palangka Raya.

Supian Hadi ketika diwawancarai menjelaskan, kunci perolehan WTP sendiri dimulai dari Sekretaris Daerah (Setda), BPKAD, Inspektorat, serta dukungan penuh dan sangat luar biasa yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur selama ini.

“Karena kawan-kawan kita di DPRD lah yang mendorong kami, mengkritisi kami, bagaimana agar opini WTP bisa diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sejak dimulai tahun 2014 lalu sampai dengan tahun 2016, kalau 2013 kita WDP (Wajar Dengan Pengecualian.red),” jelas Suapian Hadi.

Hal tersebutlah yang menjadi perhatian serius dirinya selaku Bupati Kotim, dimana sebelum ia belum menjabat, hasil pemeriksaan keuangan BPK selalu disklaimer khususnya pada pengelolaan aset daerah. Sementara pengelolaan daerah seperti keuangan dan sebagainya, masih dikatakannya aman.

Namun tidak dengan pengelolaan aset, pasalnya ujar Bupati Kotim dua periode ini, pengelolaan aset merupakan tolak ukur dalam memperoleh WTP. Bahkan BPK RI kedepannya tidak hanya melakukan pemeriksaan pada bidang keuangan saja, akan tetapi melakukan audit atau pemeriksaan di bidang kinerja.

“Ini merupakan sebuah langkah yang maju yang telah dicanangkan oleh BPK RI. Artinya kinerja OPD yang ada sudah mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya sudah harus diperbaiki, dan ini merupakan tantangan kita ke depan. karena sudah banyak Kabupaten di Kalteng sendiri sudah memperoleh WTP,” ujarnya menambahakan.

Bahkan menurutnya lebih dalam, tugas utama dari pemerintahan yang ada, bagaimana melayani masyarakat dengan baik, dan ini ujarnya lebih dalam menambahkan, merupakan penyemangat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Jangan sampai, dikarenakan pemeriksaan kinerja yang kurang maksimal mempengaruhi hasil perolehan WTP selama ini, khususnya hasil pemeriksaan keuangan BPK RI di tahun 2016 sekarang ini.

Disinggung terkait adanya ke kekhawatiran BPK RI, peroleh WTP tidak akan berpengaruh kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota jika Pemerintahnya sendiri tidak mendukung dan mengimplementasikan hasil perolehan WTP tersebut.

“Makanya saya tadi bilang, pada saat saya pertama menjabat sebagai Bupati ketika itu, saya tidak mengerti. Dan ketika saya pelajari betul, hasil pemeriksaan itu merupakan cerminan bagaimana kinerja dari Pemerintahan itu sendiri seperti apa, bahkan tidak menutup kemungkinan berurusan dengan hukum karena pengelolaan keuangan,” tutupnya.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...