MENARAnews, Semarang (Jateng) – Ratusan buruh di Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah, Rabu (10/5/2017) siang, untuk menolak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) 900 VA.
Aksi tersebut diikuti oleh berbagai elemen buruh di Jawa Tengah, diantaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Pekerja Kahutindo, Federasi Serikat Pekerja Independen (FSPI), Serikat Pekerja Reformasi (SP-R), dan Serikat Pekerja PLN.
Dalam aksi tersebut, Ketua DPW FSPMI Jawa Tengah Aulia Hakim mengatakan bahwa aksi yang digelar oleh elemen buruh bertujuan untuk menolak adanya kenaikan TDL 900 VA, karena dinilai menyengsarakan rakyat kecil khususnya buruh.
“Kenaikan TDL ini sangat luar biasa, khususnya menjelang puasa dan lebaran. Kondisi ini akan menyebabkan daya beli buruh semakin menurun,” jelasnya kepada anggota Komisi D DPRD Jateng yang mengadakan audiensi.
Aulia Hakim menambahkan, buruh akan terus melawan pemerintah jika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak pro terhadap rakyat kecil khususnya buruh.
“Pemerintah Jokowi-JK tidak mampu mengelola negara ini. Buktinya adalah beberapa kebijakan yang menyangkut dengan rakyat tidak disosialisasi, khususnya kenaikan TDL 900 VA. Tanpa adanya sosialisasi, tiba-tiba saja naik,” sebutnya saat diwawancarai.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso mengatakan bahwa secara pribadi dirinya dan beberapa anggota dewan sangat setuju dengan aspirasi serikat pekerja untuk menolak kenaikan TDL 900 VA ini, karena akan sangat berdampak kepada penggunanya yang rata-rata adalah rakyat kecil.
“Secara substansi, beberapa Fraksi dengan tegas meminta kepada pemerintah untuk menunda kenaikan TDL 900 VA,” sebutnya.
Menurut Hadi Santoso, anggota dewan akan membawa data dari serikat pekerja untuk dibahas dalam rapat pimpinan untuk mencari solusi terbaik dalam permasalahan ini.
“Apa yang menjadi masukan dari beberapa gabungan serikat pekerja hari ini akan dibawa dalam rapat pimpinan DPRD Jateng. Kedepannya, kalau rapat tersebut menghasilkan rekomendasi, maka DPRD Jateng akan meneruskan rekomendasi tersebut kepada DPR RI” tegasnya.
Untuk diketahui, pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan TDL 900 VA per 1 Mei 2017. Berdasarkan kebijakan tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi serempak di beberapa daerah untuk menolak kebijakan tersebut. (da)
Editor: N. Arditya