FSPP Pandeglang: Pemerintah Punya Hak Otoritas Bubarkan Ormas

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Polemik rencana pembubaran salah satu organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menuai kontroversi di berbagai kalangan. Rencana tersebut membuat Indonesia sempat bergejolak, sebab rencana pembubaran HTI terkesan mendadak.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Pandeglang Abdul Aziz Nurdin mengatakan, berdasarkan koordinasi dengan Presidium FSPP, pengambilan keputusan pemerintah terkait akan membubarkan HTI bukan merupakan keputusan yang diambil tanpa pertimbangan, pasti sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan.

“Sudah barang tentu pemerintah tidak akan serta merta membubarkan ormas yang ada di negeri ini, pembubaran ormas harus didasarkan pada berbagai pertimbangan dan hasil investigasi di lapangan”, pungkasnya.

Pihaknya menjelaskan, jika HTI dianggap ormas yang akan menghancurkan Indonesia, maka pemerintah memiliki hak otoritas membubarkannya.

Ia menilai, pendirian negara khilafah yang diinginkan oleh HTI jelas mengundang ragam persepsi dan pro-kontra di masyarakat, ada yang setuju dan tidak. Lebih lanjut Aziz menjelaskan, terlepas dari pro kontra yang terjadi di masyarakat, FSPP memandang bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945″, ujarnya.

“Jika HTI dianggap sebagai ormas yang bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945, maka kami mendukung pemerintah untuk melakukan pembubaran terhadap ormas tersebut”, tegasnya. (IY)

 

 

Comments
Loading...