DPRD Dan Pemkot Bukittinggi Gelar RDP Revisi Perda RTRW Bersama Warga

MENARAnews, Bukittinggi (Sumatera Barat) – Rabu, 17 Mei 2017, DPRD dan Pemkot Bukittinggi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan Perda Nomor 6 tahun 2011 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bukittinggi 2010 hingga 2030, di Gedung Negara Tri Arga.

Untuk memaksimalkan hasil Ranperda tersebut, DRPD dan Pemkot Bukittinggi melalui Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk menghadirkan para elemen masyarakat untuk memberikan masukan dan saran dalam RDP tersebut. Selain itu, hadir juga Sekda Bukittinggi, Yuen Karnova, Forkopimda Kota Bukittinggi, Niniak Mamak, Camat, dan perwakilan warga dari Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Guguk Panjang dan Mandiangin Koto Selayan.

Ketua Pansus Ranperda, M. Idris menjelaskan bahwa pembahasan yang diangkat dalam RDP Ranperda revisi RTRW adalah tentang perubahan kawasan lindung, kawasan budidaya, struktur ruang dan Sempadan Ngarai. Selain itu, pembahasan yang diangkat adalah tentang penetapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Bukit Apit Puhun dan Pintu Kabun. Pihaknya juga menekankan kepada warga agar menyampaikan aspirasinya sehingga revisi Perda RTRW dapat maksimal. Inventarisasi yang dilaksanakan ini akan diadopsi dan menjadi pertimbangan dan akan dikonsultasikan dengan Pemeritah Kota sebelum ditetapkan revisinya.

Sementara itu, Koordinator Pansus sekaligus Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial mengatakan bahwa RDP revisi Perda No. 6 Tahun 2011 bertujuan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sehingga dapat menghasilkan Perda yang berkualitas dan berguna bagi kemajuan Kota Bukittinggi kedepannya. Selain itu, masyarakat diharapkan ikut berkontribusi dalam pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2011 tersebut.

Di samping itu, Sekda Kota Bukittinggi, Yuen Karnova menjelaskan bahwa masa berlaku dokumen RTRW adalah 20 tahun (RTRW Kota Bukittinggi tahun 2010 – 2030 ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2011) dapat dilakukan peninjauan kembali setiap 5 tahun. Berdasarkan hal tersebut, RTRW Kota Bukittinggi baru dapat dilakukan peninjauan kembali 5 tahun setelah ditetapkan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 (20 Februari 2016).

Sehubungan dengan perubahan kawasan lindung, Pada Perda Nomor 6 Tahun 2011, rencana peruntukan RTH dominan terletak di dua Kelurahan yaitu Kelurahan Bukit Apit puhun dan Puhun Pintu Kabun. Sementara pada Perda perubahan Nomor 6 Tahun 2011, direncanakan tersebar di seluruh kawasan Bukittinggi. Untuk Sempadan Ngarai pada Perda Nomor 6 Tahun 2011 ditetapkan 0 sampai minimal 100 meter dari bibir ngarai sebagai Kawasan Lindung, sedangkan pada perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2011 ditetapkan 0 sampai minimal 50 m sebagai Kawasan Lindung dan 51 sampai minimal 100 meter sebagai kawasan budidaya kepadatan rendah. (AD)

Comments
Loading...