Dinas Pekerjaan Umum Kapuas Usulkan Empat Perda Baru

MENARAnews, Kuala Kapuas (Kalteng) – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Kapuas, mengusulkan pembuatan sebanyak 4 produk hukum daerah yang baru kepada pemerintah daerah setempat.

Ke empat produk hukum daerah tersebut yakni Perda tentang izin penebangan pohon, Perda tentang pengelolaan ruang terbuka hijau, Perda tentang pengelolaan tempat pemakaman umum dan Perda tentang pengelolaan sampah.

Kepala Bidang Pertamanan dan Kebersihan Dinas PUPRPKP Kabupaten Kapuas Ahmad Isnaeni mengungkapkan, alasan pihaknya mengusulkan Perda izin penebangan pohon, karena selama ini masyarakat belum memahami dan belum sepakat bahwa penghijauan dan penanaman pohon pelindung adalah kepentingan semua pihak.

Karena itu, perlu sebuah aturan untuk menjaga, melestarikan dan tidak merusak serta tidak sengaja mematikan serta menebang pohon yang telah ditanam oleh pemerintah.  “Karena hal tersebut merupakan aset pemerintah daerah. Contoh seperti di Jakarta, menebang tanpa izin akan dikenai sanksi yang berat,” ujarnya kepada Menaranews.com, Senin (1/5/2017) di Kuala Kapuas.

Kemudian Perda ruang terbuka hijau, peraturan daerah ini, terang Isnaeni, diperlukan agar penempatan lahan kosong, pekarangan, tanah Pemda dan taman-taman dapat dikelola dengan benar dan dilakukan penataan yang baik. “Termasuk didalamnya ada kegiatan yang bersifat umum seperti event-event edukasi dan lainnya. Sehingga diberlakukan Perda tersebut agar tidak ada tumpang tindih kepentingan pihak tertentu yang mengatasnamakan. Karena bersifat RTH adalah dikelola oleh Pemda baik yang menghasilkan PAD atau tidak,” katanya.

Selanjutnya Perda pemakaman. Menurut Isnaeni, selama ini belum diterapkan sistem baik anggaran maupun tata tertib, sehingga pemakaman umum swasta dan lainnya belum tertata dengan baik, baik secara lokasi, penataan kuburan, bentuk, tata cara penguburan, lahan parkir dan lainnya serta  sampai dengan kesan yang selayaknya tempat peristirahatan terakhir yang asri dan indah. “Belum lagi dikarenakan yang dikubur karena penyakit menular dan karena sanitasi dan pencemarannya tinggi,” ujarnya.

Sedangkan Perda pengelolaan sampah. Alasan Dinas PUPRPKP mengusulkan Perda ini, karena menurut Isnaeni sudah jelas agar ditiap tempat yang memproduksi sampah, baik rumah tangga, toko atau rumah makan, mall sampai pasar adalah penghasil sampah. Sehingga perlu dikelola dengan baik dengan proses pemilahan sampah baik yang bersifat 3R dan TPST (depo pilah sampah).

“Kalau sampah ini dikelola dengan baik maka sampah yang dihasilkan dan dibawa ke tempat pemrosesan akhir akan menurun hingga 50%, sehingga umur TPA akan panjang,” jelasnya yang juga berharap dengan adanya ke empat Perda tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat Kabupaten Kapuas. (irf)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...