BEM FAKULTAS HUKUM UNSUR “MANIFESTO HUKUM DAN MODERNISASI”

MENARAnews Kab. Cianjur (Jawa Barat) – Pemahaman terhadap hukum selalu menjadi perdebatan yang tiada henti. Namun menurut Fajrilah Samlawi, Kabid hukum dan organisasi BEM FH Universitas SuryaKencana (Unsur) Cianjur, “Saat ini yang terpenting adalah bagaimana menyederhanakan pemahaman hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat sekaligus memberikan pehamahan bahwa hukum bukan hanya sebagai alat rekayasa sosial melainkan sebagai kenyataan sosial.

“ H.L.A Hart berpendapat dalam bukunya yang berjudul “Consep Of Law”, bahwa hukum tidak semata dipahami oleh pihak internal (ahli hukum) tetapi juga dipahami oleh pihak eksternal (masyarakat/orang yang awam terhadap hukum).

Pada dasarnya hukum merupakan salah satu instrument aturan yang mengatur segala kepentingan baik individu manusia maupun masyarakat seperti yang dikatakan oleh Marcus Tullius Cicero “Ubi Societas Ibi Ius” yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum, tentunya hukum ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Namun disadari atau tidak bahwa ada sebagian masyarakat yang awam terhadap hukum sehingga menginterpretasikan hukum hanya sebagai aturan yang ketika dilanggar maka akan dikenakan sanksi-sanksi tertentu. Lebih dari pada itu untuk mencapai tujuan hukum diatas tentunya masyarakat harus memahami hukum itu sendiri, karena ketidakpahaman terhadap hukum akan menimbulkan masalah baru seperti halnya : tindakan main hakim sendiri “Street Of Justice”, yang mengakibatkan kaburnya pandangan masyarakat terhadap substansi hukum.

Disisi lain bahwa para ahli hukum, aparat penegak hukum dan atau orang-orang yang mempunyai kebijakan (sistem hukum) untuk membuat suatu regulasi hukum harus bertanggungjawab dan memberikan jawaban terhadap ketidakpemahaman masyarakat mengenai hukum.

Dengan lahirnya beberapa aturan – aturan hukum yang baru menandakan bahwa menambahnya kekacauan yang terjadi atau merupakan tindakan prefentif atas evolusi kejahatan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Akibatnya, hukum sulit untuk diidentifikasi dan dipahami oleh masyarakat sehingga menyulitkan untuk mencapai tujuan hukum.

Kondisi diatas menandakan perlu adanya suatu gagasan atau konsep hukum yang bersifat progresif (relevan dengan moderenisasi), ketika John Austin dan Hans Kelsen menyatakan hukum positif (memurnikan hukum), jawabannya adalah memurnikan hukum dengan perkembangan zaman, terlebih konsep tersebut memberikan dan menerapkan hukum yang bersifat luwes dan fleksibel sebagai solusi atas ketabuah masyarakat terhadap hukum.

Artinya sikap mengharuskan serta sikap kesepakatan (Manifesto) hukum dalam moderenisasi ini tidak hanya dipandang sebagai atas jawaban kesulitan hukum semata tetapi harus bersifat kompleks, karena hukum sebagai konsep (Produk ilmu pengetahuan) mampu menjawab permasalahan yang ada terkait aspek pembangunan peradaban masyarakat (masyarakat madani), aspek ekonomi, politik dan kenegaraan. (OR)

Comments
Loading...