Aset Pemko Palangka Sebesar Rp 11 Milyar Ditarik Pemerintah Pusat?

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk menyerahkan aset senilai Rp 11 Milyar lebih. Aset sebesar itu berada pada  pada Terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) atai Terminal WA Gara Jalan Mahir Mahar Palangka Raya. Penyerahan aset tersebut mengacu pada surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI tanggal 20 Maret 2017 perihal tindak lanjut inventarisasi aset terminal.

“Kita diminta untuk aset berada pada Terminal AKAP WA  Gara kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palangka Raya, Eldi pada rapat pembahasan Terminal AKAP WA Gara, Senin (22/5) di Aula Peteng Karuhei (PK) I kantor Wali Kota Palangka Raya

Disebutkan aset milik Pemko yang berada di Terminal AKAP itu mencakup  tanah bersertifikat seluas 5 hektare lebih ditambah dengan  fasilitas pendukung senilai  Rp 4 Miliar. Selain itu ada bangunan gedung di bagian belakang terminal senilai Rp 7 Miliar.

“Aset itulah yang diminta Kemenhub RI. Bila ditotalkan secara keseluruhan, mulai dari nilai besaran lahan yang  sudah disertifikat, ditambah dengan fasilitas pendukungnya, maka total aset pemko pada terminal itu mencapai Rp11 Milyar lebih,” sebutnya.

Pihaknya lanjut Eldy mengaku heran, sebab selama ini diketahui  Kemenhub sudah menyerahkan aset Terminal WA Gara kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, yang kemudian dalam perkembangannya diserahkan pihak Pemrov lagi kepada pihak Pemko Palangka Raya. Ironisnya, Dishub meminta pemko mengembalikan aset tersebut, padahal nilai aset yang sudah tertanam dalam pengembangan terminal tidaklah sedikit.

Memang lanjut dia, sebagian besar bangunan terminal dibangun melalui dana APBN, seperti  bangunan utama maupun jalan dan fasilitas pendukung lainnya, dengan total anggaran APBN yang digelontorkan ketika itu mencapai  Rp 66 Milyar. Sementara itu pembangunan yang menggunakan APBD Provinsi hanya berupa fasilitas genset dan pembangunan gorong-gorong dengan nilai Rp 5 Milyar.

Menurut Eldy, hanya ada dua pertanyaan untuk mengatasi masalah ini. Pertama apakah pemko bersedia menyerahkan aset tersebut, ataukah pemko terpaksa untuk mempertahankannya.

Bila mengacu surat edaran Kemendagri tentang penyelenggaraan pemerintahan, tertulis bahwa pengelolaan terminal tipe A akan ditangani oleh pemerintah pusat sementara terminal tipe B oleh Pemerintah Provinsi. Nah terminal WA Gara saat ini adalah tipe A. Jika ingin mempertahankannya, maka pemko bisa saja menurunkan tipe terminal menjadi tipe B,” cetusnya.

Memang lanjut dia, apabila terminal WA Gara diturunkan tipenya, maka secara otomatis pemerintah pusat akan memberikan kewenangan penanganan pengelolaan kepada pemprov. Namun begitu, Pemrov Kalteng bisa kembali lagi memberikan kewenangan kepada pihak pemko dalam pengelolaannya.

Ditambahkan Eldy, apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan pihak pemko, dan aset terminal terpaksa diserahkan kepada Kemenhub RI, maka akan berdampak dalam banyak hal. Sebut saja tujuh orang ASN yang selama ini bertugas di Terminal WA Gara, termasuk Kepala OPT dan satu orang Kepala Seksi serta 15 orang tenaga PTT akan ditarik ke Kementerian.

Selain itu, status tanah yang sejatinya telah bersertifikat namun diserahkan kepada Kemenhub maka nilainya kembali ke nilai awal yakni  Rp 4 Miyiar.

“Hal lain juga berdampak pada fasilitas tambahan lainnya yang juga sudah dibangun pihak pemko. Jadi keputusan ini akan tergantung dengan Walikota dan DPRD Palangka Raya,” pungkas Eldy.(AF)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...