Aparatur Desa Tak Cakap Gunakan Aplikasi, Dana Desa Tak Kunjung Cair

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Dana Desa (DD) bagi 326 desa di Kabupaten Pandeglang hingga kini belum juga cair. Padahal sejatinya, anggaran bantuan guna pembangunan di desa tersebut sudah bisa digunakan sejak bulan April lalu. Keterlambatan ini, diakibatkan oleh banyaknya aparatur desa yang tidak memahami cara menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskedes) yang diterapkan pada tahun ini.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang, Taufik Hidayat menyebutkan, sampai saat ini baru ada 250 desa yang telah menyelesaikan laporan penggunaan DD tahun 2016. Sisanya, akan ditunggu paling lambat pada Selasa besok, (23/5/2017).

“Banyak aparatur yang belum cakap menggunakan aplikasi Siskedes sehingga proses pencairan terkendala. Baru 250 desa yang sudah selesai yang melakukan pelaporan, sisanya sekitar 80 desa lagi. Sisanya kami tunggu paling lambat besok,” kata Taufik saat ditemui di Pendopo Bupati, Senin (21/5/2017).

Taufik menerangkan, salah satu contoh ketidakpahaman perangkat desa menggunakan aplikasi Siskedes, yakni adanya kesalahan input kode rekening. Padahal menurutnya, DPMPD telah melakukan pelatihan dan pembinaan.

“Karena sistem baru, sehingga seperti kode rekening yang salah input. Dan itu proses pemindahan dan pengalihan dianggap sulit. Padahal kami sudah melakukan dengan baik mulai dari proses pelatihan sampai pembimbingan,” tutur Taufik.

Diakuinya pula, keterlambatan dalam hal pencairan DD, diprediksi akan mengganggu proses pembangunan di desa. Akan tetapi, Taufik memaklumi hal tersebut lantaran didapati adanya perangkat desa baru yang belum memahami secara penuh penerapan Siskedes.

“Diakui keterlambatan ini dapat mengganggu proses pembangunan desa, tetapi mohon dimaklumi. Ada diantara mereka yang sudah dilatih sebelumnya, saat ini tidak lagi menjadi perangkat desa lantaran tidak memenuhi syarat seperti usia atau pendidikan sehingga banyak aparatur yang baru. Oleh karena nya kini kami membuka klinik bimbingan. Diharapkan tahun depan bisa lebih baik,” terangnya.

Mantan Inspektur Inspektorat itu menyebutkan, DD tahun ini akan dilakukan 2 tahap. Dimana tahap I, akan diberkan sebesar 60 persen. Total DD yang akan dikucurkan Pemerintah Pusat untuk Pandeglang sebesar Rp 401 miliar. Masing-masing desa, akan memperoleh besaran yang variatif, yakni sekitar Rp 800 juta – Rp1.2 miliar.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Ramadani mengamini jika pencairan DD tahap I sangat lambat karena seharusnya sudah bisa dicairkan sejak bulan lalu. Jika keterlambatan ini masih berlangsung, maka dikhawatirkan proses selanjutnya akan mengalami hal yang sama.

“Ini sudah sangat lambat, karena kan seharusnya bisa dicairkan bulan April kemarin. Kami sudah menekankan percepatan ke setiap desa berkali-kali sejak bulan Maret, termasuk pendampingan Camat,” beber Ramadani.

Dirinya menambahkan, kini BPKD menunggu laporan penggunaan DD tahun 2016 dari seluruh desa. Pasalnya, hal itu menjadi syarat utama dalam mekanisme pencairan DD tahap I.

“Dana Desa belum ada (di BPKD), kan baru ditransfer jika ada laporan penggunaan DD tahun 2016. Kami masih menunggu laporan. Karena kami akan merekap terlebih dahulu sebelum disampaikan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” ucap Ramadani

Ramadani menerangkan, jika semua desa telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan DD tahun 2016, maka pencairan dari Kemenkeu hanya memakan waktu 2 hingga 7 hari.

“Kalau dari BPKD ke rekening desa, syaratnya proposal pencairan, RAB per kegiatan, dan APBDes yang sudah disahkan. Jika laporan pertanggungjawaban penggunaan DD tahap I selesai, bisa langsung mengajukan pencairan tahap II,” jelas pria berkacamata itu. (Kr)

 

Editor: Irdan

Comments
Loading...