Portal Berita Online Indonesia

Anggota Komisi VII DPR RI Kunjungi PLTU Pulang Pisau

MENARAnews, Kuala Kapuas (Kalteng) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)  1 wilayah Kalselteng di Desa Buntoi, Kabupaten Kapuas, Rabu (3/5/2017).

Kunjungan wakil rakyat yang berjumlah 9 orang itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII Hadi Mulyadi. Kedatangan mereka kala itu ke pembangkit listrik berkekuatan 2×60 MW tersebut disambut Wakil Bupati Pulang Pisau Pudji Rustati Narang, Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN Djoko Abumanan dan General Manager PT PLN (Persero) Kalselteng Purnomo.

Wakil Ketua Komisi VII Hadi Mulyadi mengatakan, kunjungan pihaknya ke PLTU Pulang Pisau adalah dalam rangka menjalankan tugas pengawasan. “Kami datang ke Pulang Pisau karena di sini ada PLTU dan kami sekaligus ingin menanyakan progres pembangunan beberapa pembangkit listrik yang terkoneksi seluruh Kalimantan, sehingga harapan kita nanti Kalimantan menjadi Kalimantan terang benderang,” katanya.

Menurut Hadi berdasarkan laporan Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN Djoko Abumanan, bahwa progres pembangunan pembangkit listrik yang terkoneksi seluruh Kalimantan progresnya positif. “Memang masih ada keluhan masyarakat terkait byar pet di beberapa tempat dan itu segera diperbaiki,” ujarnya.

“Termasuk rasio elektrifikasi di Kabupaten Pulang Pisau ini masih 79%, harusnya standarnya diatas 90%, bahkan kalau bisa sampai 100%,” timpal legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal daerah pemilihan Kalimantan Timur tersebut.

Hadi Mulyadi menambahkan, hasil kunjungan kerja ke PLTU Pulang Pisau nantinya akan menjadi bahan masukan pihaknya ke pusat, dimana untuk secara umum Komisi VII akan melakukan evaluasi program pembangkit listrik 35.000 MW sampai tahun 2025.

“Sampai tahun 2019 menurut laporan tadi bahwa beberapa program listrik di Kalimantan Selatan dan Tengah itu bisa terselesaikan, karena yang namanya menyelesaikan program itu pasti ada habatan-habatan makanya kita akan terus memantau, memberikan suverfisi dan pengawasan agar semua bisa berjalan sesuai dengan progresnya,” katanya.

Sementara itu, Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN Djoko Abumanan dalam paparannya, menjelaskan tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru tahun 2017-2026 yang sudah ditandatangani Menteri ESDM pada 28 Maret 2017.

Sedangkan untuk program pembangkit listrik 35.000 MW, Djoko mengatakan, pihaknya telah menerima surat percepatan infrastruktur ketenagalistrikan yang dasar hukumnya dikenal dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2016, kemudian diperbaharui melalui Perpres Nomor 14 Tahun 2017.

“Ini sebetulnya turunan RUPTL namun di kat di 35.000 dan 7.000 MW sehingga totalnya 42.000 MW, dan kami mendapat mandat percepatan infrastruktur ketenagalistrikannya,” ujarnya.

“Jadi, itu merupakan dasar legal kami melakukan kegiatan baik pendanaan, organisasi dan lainnya dengan harapan melalui program ini infrastruktur tol listrik di Kalimantan bisa lebih cepat diselesaikan oleh PLN, tidak hanya di Kalimantan tapi di seluruh Indonesia,” papar Djoko. (irf)

Editor: Hidayat