Tolak PSU di 17 Distrik Ratusan Warga Datangi Kantor KPU

MENARAnews, Sentani (Papua) –  Ratusan massa yang terdiri dari tokoh adat, pemuda adat dan perempuan adat, mendatangi Kantor KPU Kabupaten Jayapura, menuntut pleno penetapan perolehan suara yang diskors dapat dilanjutkan kembali dan juga menolak keras Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 distrik di kabupaten tersebut berdasarkan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Panwaslu kepada KPU Kabupaten Jayapura.

Selain itu, aksi ini dilakukan guna menuntut hak politik yang telah disalurkan pada Pilkada tanggal 15 Februari 2017 lalu dan juga sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap proses Pilkada di Kabupaten Jayapura.

Otniel Deda, Amd.IP, koordinator aksi dan juga dari perwakilan Pemuda Adat ini meminta kepada pihak KPU untuk segera hadir menemui warga di kantornya guna mempertanggungjawabkankan proses pelaksanaan Pilkada yang telah berlangsung di Kabupaten Jayapura. Pasalnya, saat kehadiran massa untuk melakukan aksi demo di depan kantor KPU, namun dari pihak KPU sendiri tidak berada ditempat.

“Kita datang kesini untuk mempertanyakan hasil suara rakyat yang telah diberikan pada tanggal 15 Februari 2017 lalu. Oleh sebab itu, kita tidak akan bergeser dari kantor ini sebelum pihak KPU hadir dan juga memberikan penjelasan kepada kami,” ucap Othis saat melakukan orasi di depan Kantor KPU Kabupaten Jayapura, Jumat (31/3/2017).

Sementara itu, Koordinator Dewan Adat Suku (DAS) se-Kabupaten Jayapura, Daniel Toto mempertanyakan konsistensi pihak penyelenggara yang terkesan mengada-ada soal aturan yang telah ditetapkan dari pusat.

Aturan PKPU jelas soal PSU, yakni PSU hanya bisa dilakukan empat hari pasca pencoblosan atau pemungutan suara. Oleh sebab itu, kami dari masyarakat adat menolak dengan keras rekomendasi Panwaslu yang telah diberikan kepada KPU untuk melaksanakan PSU bagi 236 TPS di 17 distrik di daerah ini. Karena kalau dilihat dari aturan waktu, bahwa PSU sudah dianggap kadaluarsa (lewat batas waktu), ujarnya. (Surya)

Comments
Loading...