Tokoh NU Kalteng : Bagi NU Tidak Ada Kekhilafahan di Indonesia

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Berkenaan dengan rencana kegiatan pawai dan tabligh yang akan dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Palangka Raya pada tanggal 16 April 2017 nanti, saat ini tengah menjadi perbincangan yang menyita perhatian masyarakat khususnya di dunia maya atau media sosial.

Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Tengah H. Said Ahmad Fawzy Zain Bachsin ketika diwawancarai Menaranews.com melalui via seluler, Senin (10/04) menyampaikan, antara HTI dengan NU sama-sama merupakan organisasi masyarakat islam.

“Tetapi kita berbeda, baik penggagasnya, pendiri dan pencetusnya tentunya juga beda. NU sendiri didirikan oleh ulama-ulama di Indonesia yang punya wawasan agama dan kebangsaan. Kalau HTI kan dari luar tu,” jelas H. Said Ahmad Fawzy Zain Bachsin.

Yang kedua NU sendiri ujarnya lagi, berhaluan kepada “Ahlusunah Waljamaah”. Tentunya bertujuan untuk menjaga kehidupan bermasyarakat berbangsa, bernegara dan beragama yang digerakkan oleh para alim ulama. Sementara HTI sendiri, jelasnya kembali masih belum mengetahui persis ulamanya siapa.

Komitmen NU sendiri sudah jelas sejak adanya kemerdekaan. Kalau HTI belum tau apa kiprah dan Komitmennya selama ini kepada masyarakat dan negara.

“Persoalan yang digembar-gemborkan oleh HTI tentang Kehalifahan itu yang mau dilaksanakan nanti, bagi NU sudah tidak ada lagi yang namanya kekhalifahan itu di Indonesia dan bagi kita program itu mengada-ada saja,” paparnya menambahkan.

Hal itu didasarkan organisasi NU lanjut Ketua PWNU Kalteng ini menambahkan lebih dalam, sudah berkomitmen pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah final serta tidak bisa diapa-apakan lagi.

Dan Khilafah itu sendiri, bukan orientasi bagi warga NU. terkait penilaiannya seperti apa nantinya, tergantung pada sudut pandang dari masyarakat yang menilai baik program dan organisasinya seperti apa.

“Kalaupun itu nantinya tindakan yang dilakukan tidak benar yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, silahkan aparat yang berwajib yang menindak. Himbauan kita agar warga berhati-hati menyikapi, dan meneliti betul suatu kegiatan-kegiatan keorganisasian,” paparnya lagi.

Kalaupun ada hal-hal yang berkenaan dengan pembubaran dan sebagainya nanti, Ulama Kalteng ini hanya berpesan, jangan sampai diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri, dan sebaiknya diserahkan kepada aparat yang berwajib.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...