Sejak Tahun 2016, Sebanyak 6 Pekerja di Pandeglang Terlibat Perselisihan Outsourcing

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Sebanyak 17 perusahan di Kabupaten Pandeglang terdata sebagai penyedia tenaga kerja (outsourcing). Dari 17 perusahaan itu, berjumlah 326 pekerja. Perusahaan itu tersebar disebagian besar pusat kota di Pandeglang, seperti Kecamatan Karang Tanjung, Labuan, bahkan adapula yang berasal dari wilayah DKI Jakarta.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pandeglang, Muslih mengatakan, sejauh itu semua perusahaan penyedia jasa tenaga kerja tersebut tergolong “adem”.

Menurutnya, sampai saat ini tidak ditemukan kasus besar yang dianggap fatal. Hanya saja pada tahun 2016 lalu, pihaknya sempat menangani 5 kasus yang bersinggungan dengan outsourcing.

“Tahun 2016 ada 5 kasus seperti kekurangan gaji dan PHK. Tetapi itu sudah selesai dengan musyawarah. Dan di tahun 2017 ini, kemarin kita menerima 1 laporan, namun sampai sekarang tidak ada kelanjutan dari pelapor, mungkin sudah selesai juga,” sebut Muslih saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (17/4/2017).

Akan tetapi, Muslih tidak dapat memastikan bahwa di Pandeglang minim angka perselisihan antar pekerja dan perusahaan outsourcing. Pasalnya, Disnakertrans tidak melakukan pengawasan langsung, melainkan hanya sebatas memediasi jika terjadi perselisihan.

“Semua pengawas sekarang sudah diambil alih oleh provinsi. Kita hanya jika ada persoalan, baru turun. Tetapi kalau soal kasus-kasus lain, mungkin saja ada. Tetapi mereka tidak mau melapor karena takut dipecat dan tidak kerja lagi, jadi tetap dijalankan saja,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Muslih, pihaknya mengimbau kepada para pekerja yang merasa dirugikan atas kebijakan perusahaan outsourcing, agar segera melapor untuk dicarikan solusi bersama.

“Kita siap fasilitasi mereka yang berselisih. Kita tetap akan upayakan agar kasusnya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah,” tandasnya. (Kr)

 

Editor: Irdan

Comments
Loading...