Sebagai PPAT, Camat Dituntut Profesional Mejalankan Fungsinya

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan akte atas tanah yang dikuasai atau dimiliki, dituntut adanya pengetahuan dan profesionalisme serta dedikasi yang tinggi dari setiap Camat selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT).

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) Peningkatan Camat selaku PPAT yang diikuti seluruh Camat yang ada di 13 Kabupaten dan 1 Kota Palangka Raya se Kalteng.

Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran dalam sambutanya yang dibacakan Pj.Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Syahrin Daulay, bahwa kegiatan Diklat yang diikuti 40 perwakilan Camat dari masing-masing Kabupaten/Kota bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang taat hukum.

“Serta mewujudkan Pemerintahan yang Transparansif, Akuntabel dan Partisifatif agar mampu menjawab persoalan yang terjadi pada tatanan lokal, Nasional, regional maupun global,” ujar Syahrin Daulay, Senin (03/04) di Aula Balai Diklat Provinsi Kalteng.

Oleh karena itu, pencatatan yang sistematis dari tatanan dan hak atas tanah merupakan hal yang sangat penting baik bagi perencanaan dan penggunaan tanah itu sendiri.

Pendaftaran atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) dibantu Camat selaku PPAT lanjutnya, semakin penting urgensitasnya. Akan tetapi pelaksanaan di lapangan masih terdapat permasalahan.

“Ini mengenai eksistensi Camat dalam membuat akte-akte tanah. Dalam Peraturan Pemerintah No.37 tahun 1998 pada pasal 1 ayat 1 dengan jelas disebutkan PPAT melaksanakan sebagai kegiatan Pendaftaran tanah dengan membuat akte tanah,” jelasnya menambahkan.

Berkenaan dengan hal tersebut dimaksudkan sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tentang mengenai hak atas tanah atau hak atas milik yang lainnya.

Pencatatatan yang tidak baik dalam hak milik tanah  dapat mengakibatkan adanya persengketaan di bidang pertanahan yang dapat menimbulkan konflik-konflik berkepanjangan antara warga masyarakat bersangkutan. Bahkan persoalan tersebut berlanjut sampai ke ahli warisnya sehingga dapat menimbulkan yang bermula dari pertanyaan-pertanyaan tentang siapakah yang lebih berhak atas tanah tersebut.

“Saya harapkan dengan melalui kegiatan Diklat peningkatan kapasitas Camat selaku PPAT di tahun 2017, peserta dapat memahami kedudukan dan fungsinya,” harapnya.

Di samping itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Kalteng Muchtar menyampaikan, yang melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan Camat sebagai PPAT tidak bisa dipisahkan dari BPN.

“Camat sebagai pejabat berwenang di wilayah tersebut, dan bukan merupakan kepanjangantangan BPN. Agar peserta dapat memahami sebagai pejabat pembuat akte mengetahui kedudukan Camat PPAT dan memahami fungsinya melalui kegiatan ini,” tutup Muchtar.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...