Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Selat Dapat Bantuan Perbaikan

MENARAnews, Kuala Kapuas (Kalteng) – Salah satu program unggulan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2017, direalisasikan di Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas.Sebanyak 175 unit rumah warga tidak layak huni di wilayah Kecamatan Selat akan mendapatkan bantuan perbaikan dari program itu. BSBS merupakan program dari pemerintah untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar memiliki rumah yang layak huni.

Di Kecamatan Selat setidaknya ada dua desa dan satu kelurahan yang mendapatkan bantuan perbaikan rumah program BSPS yang anggarannya bersumber dari APBN 2017.

Kedua desa dan satu kelurahan itu itu yakni Desa Pulau Telo, Desa Pulau Telo Baru dan Kelurahan Panamas.

“Jumlahnya 175 unit rumah, untuk BSPS reguler yang anggarannya dari APBN,” kata Kepala BidangPerumahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PKP) Kabupaten Kapuas Satriadi ST, MT, Jumat (7/4/2017).

Menurut dia syarat program BSPS sama seperti tahun sebelumnya, yaitu diantaranya penerima manfaat berpenghasilan rendah dan rumah milik sendiri dan status kepemilikan tanahnya jelas.

BSPS tahun ini, lanjut Satriadi, adalah khusus bantuan stimulan rusak berat sehingga anggaran perbaikan untuk satu unit rumah sebesar Rp 15 juta. “Uang sebesar itu langsung diberikan kepada masyarakat, tapi mereka harus membuka nomor rekening bank dan sesuai petunjuk pusat dana ini akan disalurkan melalui Bank BNI atau BTN,” ungkapnya.

Adapun mekanisme pelaksanaan perbaikan rumah, dimana nantinya akan ada konsultan yang akan membantu kelompok masyarakat yang secara swadaya mengerjakan perbaikan rumah.  “Jadi, dalam satu kelompok ada 10 orang dan mereka secara swadaya bersama-sama mengerjakan perbaikan rumah,” terang Satriadi.

Mantan Kabid Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kapuas itu menambahkan, program BSPS sebenarnya yang diutamakan adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin membangun rumah namun ketiadaan biaya.

“Contoh misalnya dia punya pondasi rumah, cuma dia tidak bisa menyelesaikan pembangunan rumahnya itu karena tidak ada biaya. Nah, ini sebenarnya yang memang layak untuk menerima bantuan stimulan perumahan swadaya. Karena pemerintah maksudnya bukan mendidik masyarakat untuk malas, tetapi dia ada upaya untuk membangun rumahnya,” pungkasnya. (irf)

Editor : Hidayat 

Comments
Loading...