Rapat Rekomendasi Izin Tambang Berjalan Buntu

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Rapat membahas rekomendasi ijin tambang bukan logam dan batuan, yang dilakukan jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, terkesan berjalan buntu. Bagaimana tidak, rapat yang dipimpin Plt Sekda Kota Palangka Raya, Kandarani yang dihadiri sejumlah instansi teknis saat itu, belum dapat menghasilkan keputusan tentang bagaimana rekomendasi izin tambang bukan logam dan batuan dapat dikeluarkan. Alasan kuat serta mendasar adalah belum selesainya rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah.

“Saat ini instansi seperti Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, belum bisa mengeluarkan rekomendasi karena tidak ada dasar hukumnya, yakni belum tuntasnya RTRWP,” ungkap Kandarani saat memimpin rapat itu, Selasa (25/4) di Aula Petang Karuhei (PK) I.

Dikatakannya bahwa tidak ada satu pun SKPD yang mengeluarkan rekomendasi izin tambang itu, lantaran persoalan RTRWP masih menggantung pada tingkat Pemerintah Provinsi Kalteng.

“Saat ini yang bisa dilakukan adalah pihak  pemko adalah hanya membentuk Tim Teknis Sumber Daya Alam, tim ini hanya bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meminta pengantar terkait keberadaan atau kegiatan pertambangan.

“Jadi, perlu digaris bawahi, pemko tidak memiliki kewenangan mengeluarkan ijin, sebab menjadi kewenangan pemprov. Tapi pemko bisa memberikan rekomendasi yang harus dijadikan pengantar untuk pengurusan di pemprov. Tapi masalahnya lagi persoalan RTRWP yang belum tuntas menjadi masalah, kenapa saat ini SKPD terkait tidak berani mengeluarkan rekomendasi. Walau bagaimanapun rekomendasi yang dikeluarkan tetap harus memiliki dasar hukum yang kuat,” beber Kandarani.

Sementara itu dalam bagian yang sama Kepala Bappeda Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu mengatakan rekomendasi yang dikeluarkan pihak pemko harus berdasarkan tata ruang.

“Penggunaan sumber daya alam pada suatu daerah haruslah mendapatkan ijin dari pemerintah daerah. Untuk wilayah Kota Palangka Raya, ijin ini hanya dapat dikeluarkan oleh Gubernur sementara Wali Kota hanya bertugas memberikan rekomendasi. Masalahnya, rekomendasi yang bisa diberikan oleh Wali Kota Palangka Raya saat ini terhambat lantaran belum rampungnya RTRW Provinsi, terlebih RTRW Kota,” imbuh dia menegaskan.

Pun begitu lanjut Hera, rekomendasi dikeluarkan bupati/wali Kota atas dasar tata ruang, maka bila mengacu ketentuan apabila bupati/wali kota belum memberikan rekomendasi hingga 15 hari, maka bisa meminta tanda terima dan diproses di provinsi.

“Itu aturannya tapi masalahnya bagaimana Wali Kota mau keluarkan rekomendasi kalau RTRWP belim rampung,” tutupnya.(AF)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...