Rafly Kande: Sudah Saatnya Upah buruh Menjadi Undang-undang

MENARAnews,  Banda Aceh (Aceh) – Pembahasan Inventarisasi Materi Penyusunan Rancangan undang-undang Usul  Inisiatif DPD RI tentang sistem pengupahan, yang dilakukan komite III  DPD-RI dalam kunjungannya ke Kantor Gubernur Aceh, dipimpin langsung oleh ketua komite III DPD RI Hardi Selamat Hood, dan sejumlah anggota komite III DPD RI diantaranya Dedi Iskandar Batubara, Hj. Emma Yohanna, Rosti Uli Purba, M. Syukur, H. Ahmad Jajuli, KH. Ahmad Sadeli Karim, Baiq Diyah Ratu Ganefi, dan Hj. Suriati Armaiyn, di Banda Aceh Selasa (25/4)
Koordinator Rapat RUU Pengupahan Rafli Kande mengatakan hal ini sebagai salah satu bentuk perjuangan komite III DPD RI dalam hal mensejahterakan para pekerja di Indonesia.
“Sudah seharusnya masalah upah pekerja di tuangkan dalam undang-undang, sehingga kemaslihatan pekerja dapat tercapai, karena selama ini dengan aturan yang ada belum menjamin kesejahteraan pekerja,” ucapnya.
Hadir pula dalam acara tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dewan Pengupahan Provinsi, APINDO Provinsi, Asosiasi Buruh/Pekerja dan pihak-pihak terkait lainnya.
“Kami berharap dengan  gagasan dan masukan terkait materi RUU pengupahan tersebut, sehingga dapat melahirkan UU Pengupahan yang  nantinya diharapkan dapat menjadi solusi terkait persoalan upah tenaga kerja yang selama ini kerap menjadi persoalan di masyarakat terutama kalangan buruh,” ucap senator yang juga seniman Aceh ini.
Menurutnya kegiatan ini akan berlanjut dan akan dilakukan kembali rapat serupa antara DPD RI dengan Pemerintah Daerah sehingga dapat mencapai tujuan untuk mensejahterakan para pekerja atau buruh di Indonesia.
Comments
Loading...