Presiden RI dan KLHK Akan Banding Terkait Masalah Ini, Ini Tanggapan Penggugat

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Pasca dikabulkannya sebagian gugatan warga negara (citizen lawsuit) Gerakan Anti Asap (GAAs) Rabu (22/03) yang ditujukan langsung kepada Presiden RI, Menteri LHK, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalteng, dan DPRD Kalteng oleh Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya dalam putusannya yang mempertimbangkan fakta-fakta sejak 1997 kebakaran hutan hampir terjadi setiap tahunnya, sepertinya mengundang beberapa pernyataan dari berbagai pihak.

Seperti yang diketahui bahwa GAAs sebelumnya telah menggungat beberapa pihak seperti Presiden RI, Menteri LHK, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, dan Gubernur Kalteng, berdasarkan kelalaian menanggulangi bencana kabut asap. dan PN Palangka Raya sudah mengeluarkan Putusan Nomor : 118/Pdt.G/LH/2016/PN PLK dengan memberikan sanksi hukum kepada para tergugat.

Dari daftar tergugat tersebut, Presiden RI, Menteri LHK, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, dan Gubernur Kalteng dikabarkan akan melakukan banding atas hasil putusan tersebut, sementara Menteri Agraria dan Tata Ruang dan DPRD Kalteng menerima putusan tersebut.

Dengan pernyataan banding Pemerintah ke proses Pengadilan yang lebih tinggi tersebut, mengharuskan si penggugat yakni Arie Rompas, dkk untuk menyatakan nota keberatan dengan alasan, putusan PN sudah tepat atas dasar pertimbangan bukti dan fakta tentunya dengan kaidah-kaidah hukum yang dibuktikan oleh para pihak.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kuasa Hukum Arie Rompas, dkk yakni Muhnur Satyaparbu, SH, dalam putusan tersebut Pemerintah diminta untuk menaati Undang-Undang. Bahkan pemerintah sendiri melihat secara langsung dampak atau akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan.

“Tentunya dapat dilihat dari sektor Ekonomi yang hampir lumpuh seperti adanya pembatalan penerbangan, teguran dari Pemerintah luar negeri, dampak terhadap kesehatan dan lain sebagainya. Atas dasar itu tadi Pemerintah sebetulnya sudah melawan, pertama melawan Undang-Undang yang dia ciptakan sendiri,” jelas Muhnur ketika menggelar konferensi pers, Kamis (20/04), di Palangka Raya.

Bahkan Pemerintah sendiri dianggap telah melawan rakyatnya yang sudah menuntut hak-hak konstitusinya atas dasar lingkungan hidup, dan yang terakhir, Pemerintah sudah melawan Putusan Pengadilan yang telah mempertimbangkan kaidah-kaidah dan bukti-bukti yang disampaikan di persidangan.

Dia dengan tegas menyampaikan, Pemerintah seharusnya menyadari penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Kalimantan Tengah yang mana dampak dari kebakaran itu khususnya di tahun 2015 sangat luar bisa dirasakan. Atas dasar nota keberatan yang disampaikan ini diharapkan Pemerintah sendiri dapat membatalkan niatnya untuk melakukan banding dan segera melaksanakan atau mengeksekusi putusan yang ada.

“Memang kita belum menerima memori banding yang disampaikan oleh Pemerintah kepada pihak penggugat. Memori banding yang disampaikan inilah nantinya sebagai dasar kita untuk mengajukan kontra memori banding. Karena belum mengajukan memori banding, maka kita juga tidak bisa mengajukan kontra memori,” paparnya menambahkan.

Disisi lain, Direktur Walhi Kalteng, Arie Rompas ketika itu menyampaikan, pihaknya akan segera menyampaikan nota keberatan atas pernyataan banding Pemerintah setelah Majelis Hakim Banding Pemeriksa Putusan PN Palangka Raya melalui kepaniteraan PN Palangka Raya menerima pernyataan banding dari pihak tergugat.

“Kita sangat menyesalkan upaya Pemerintah menyampaikan banding setelah bertahun-tahun warga Kalteng terabaikan haknya atas lingkungan hidup. Dan kami menyesalkan kepada Pemerintah yang melawan rakyatnya dan undang-undang yang mereka buat dan sahkan sendiri,” jelas Arie Rompas ditemani penggugat lain yakni Faturahman.

Ia menjelaskan, kebakaran hutan yang terjadi sejak tahun 1997 bukan merupakan bencana alam yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Kebakaran hutan dan lahan menunjukkan adanya kekeliruan dalam pengelolaan sumber daya alam di Kalteng, sehingga menciptakan ketimpangan pengelolaan yang berakibat terabaikannya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...