Presiden NFRPB Tawarkan Perundingan Damai NKRI dan NFRPB

MENARAnews, Jayapura (Papua) – Presiden Negara Federal Republik Papua Barat Forkorus Yaboisembut, menawarkan Perundingan damai antara NKRI dan NFRPB.

“Saya selaku Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) telah menunjuk komite Independent Papua (KlP) sebagai TIM NEGOSIASI NFRPB di dalam negeri. Pada tahun 2016 Tim Negosiasi NFRPB tersebut telah melakukan tawaran negosiasi berdasarkan surat yang ke empat Presiden NFRPB lewat Sekretariat Negara Indonesia di Jakarta dan juga kepada Menteri Pertahanan RI,”katanya dalam pressrelease Senin (3/4/2017).

Sementara itu, Kepala Kepolisian NFRPB Elias Ayakeding mengatakan, NFRPB Menawarkan perundingan damai yang bermartabat kepada NKRI Yang mana inti suratnya sudah termuat di dalam release ini yaitu 6 poin.

” jadi harapan dari Presiden NFRPB supaya 6 poin ini dimuat dalam surat kabar. Terkait dengan mengapa NFRPB menawarkan perundingan damai yaitu dasar hukumnya ada dalam 6 poin yang sudah dimuat,”katanya. (Surya).

Dasar – dasar  atau landasan politik, demokrasi dan hukum dari tawaran dan desakan kami pihak NFRPB kepada pihak NKRI untuk negosiasi seperti tersebut di atas selama ini antara lain adalah :

1. Hasil-hasil Ketetapan Kongres Ke Tiga Rakyat Papua Barat (KRP Ill) dari tanggal 17 – 19 oktober 2011 di Abepura, Jayapura, yang penyelenggaraannya telah mendapat restu dari pemerintah Indonesia (Bukti Foto Copi Surat terlampir)

2. Deklarasi secara sepihak atau Unilateral Declaration of Independence ( UDI) Bangsa Papua Di Negeri Papua Barat pada tanggal 19 oktober 2011 di dalam Kongres Ill Rakyat Papua (KRP III) yang sangat sukses itu di Lapangan Zakeus, Abepura, Jayapura adalah dasar hukum kebisaan internasional (internasional custom law ) terbentuknya NEGARA FEDERAL REPUBLIK PAPUA BARAT (NFRPB);

3. Berdasarkan UDI Negara Federal Republik Papua Barat (NRFPB) secara otomatis telah mendapat predikat SUBJEK ENTERNASIONAL yang dikenal dengan BELLIGERENT. Artinya negara yang sedang berjuang untuk mendapat pengakuan dan peralihan kedaulatan administrasi pemerintahan atas wilayah dan rakyatnya;

4. Dengan UDI Bangsa Papua Di Negeri Papua Barat dan NFRPB sebagai subjek Hukum internasional yang baru nuncul maka, New York Agreement sebagai hukum perjanjian internasional antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia dinyatakan hilang dan tidak berlaku lagi. Karena tanah air Papua Barat, mantan wilayah koloni Nederlands Nieuw Guinea SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN  INTERNATIONAL dalam NEW YORK AGREEMENT otomatis GUGUR DEMI HUKUM INTERNSIONAL. Sesuai de
ngan Viena Convention on the Law of Treaties Between states 1969. Pasal 64 inenyebutkan :  ” If a new peremtory norm of general international
law emerges any exiting treaty which is a conflict with the norms becomes avoid and terminates.” Dan juga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tentang Perjanjian internasional, Tahun 2000, Bab VI, Pasal 18 huruf g menyebutkan : ” Suatu Perjanjian Internasional berakhir bila, OBJEK PERJANJIAN HILANG” :

5. Unilateral Declaration of Independence (UDI ) Bangsa Papua adalah pernyataan
pemulihan kemerdekaan atas mantan wilayah koloni Nederlands Nieuw Guinea (Papua Belanda) yang dianeksasi oleh Pemerintah Indonesia. NFRPB tidak mencaplok wilayah Nederlands indisch ( Hindia Belanda) yang adalah wilayah NKRI. Sangat jelas, bukan!

6. Bangsa Indonesia juga menyatakan kemerdekaan dengan menempuh jalan yang sama, melalui unilateral act atau pernyataan sepihak dalam bentuk proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan secara otomatis mendapat predikat subjek hukum internasional yang dikenal dengan belligerent. Walau pun pernyataan kemerdekaan belum diakui oleh Belanda (baca: DAMos DUMOLI AGUSMAN,SH. MA HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL, Kajian Teori dan Praktek Indonesia. Hal,  10. ). Kemudian Indonesia membuat beberapa kali perianjian dengan Belanda, seperti Perjanjian Renville, Pejanjian Linggarjati dan Konperensi Meja Bundar (KMB) tahun1949. Tidak salah bukan, jika NFRPB ikut hukum kebiasaan internasional itu ? (Surya).

Comments
Loading...