Polemik Usaha Galian C, Pemerintah Harus Ambil Kebijakan

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Belum jelasnya nasib usaha galian C di Kota Palangka Raya,  terutama terkait polemik perizinan usaha tambang bukan logam dan batuan tersebut, berimbas dengan tingginya harga jual pasir di kota setempat, hingga mencapai Rp 700 ribu satu truk.

Dengan kondisi demikian menurut Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto, pemerintah daerah, baik pemerintah kota setempat maupun pemerintah provinsi harus segera mengambil kebijakan supaya harga stabil.

“Harga pasir, pasca belum jelasnya perizinan usaha tambang bukan logam dan batuan di kota ini, kian membuat runyam, makanya pemerintah daerah harus mengambil kebijakan untuk itu,”ungkapnya, Jumat (28/4).

Menurut Sigit, disadari saat ini, masalah perizinan bukan lagi  ranah pemerintah kota (Pemko), tapi menjadi ranah ;pemerintah provinsi (Pemrov). Hanya saja regulasi kebijakan, terutama mencegah tingginya lonjakan harga pasir yang notabene begitu diperlukan masyarakat banyak, maka diperlukan sebuah kebijakan pengaturan.

Setidaknya mempercepat proses birokrasi yang diperlukan terutama hal-hal terkait dengan perizinan. “Untuk Pemko tentu sesuai tupoksi  atau kewenangan Pemko. Misalkan saja mempercepat proses rekomendasi terhadap usaha tambang galian C, yang kemudian diteruskan kepada pemerintah provinsi sebagai pelaksana pemberi perizinan,”tandasnya.

Politikus PDI Perjuangan ini melanjutkan, kenaikan harga pasir saat ini lebih merupakan akibat ketidakjelasan tata aturan perizinan yang harus dilakukan para pelaku usaha galian C.

Dampak proses rekomendasi terhadap usaha tambang yang dilakukan pemerintah kota yang terlalu lama pun, akhirnya berimbas terhadap keputusan sepihak para pelaku usaha untuk mengambil kebijakan tersendiri.

“Kita tentu tidak menginginkan kondisi seperti ini, yang kasihan masyarakat yang menjadi korban dan menjerit ketika menghadapi kenyataan harga pasir menjadi dua kali lipat kenaikannya,”tukas Sigit.

Disadari tambah dia, prosedur perizinan tentu berproses. Hanya saja seiring dengan itu, maka kebijakan harus tetap ada untuk menjaga kemungkinan terburuk terjadi.

“Setidaknya percepat proses rekomendasi usaha tambang. Pemko harus lebih memperkuat koordinasi dengan pihak provinsi untuk menyikapi polemik tambang galian C ini. Seperti upaya apa yang harus didahulukan, agar usaha tambang tetap berjalan, sementara pemerintah tetap sebagai pengambil kebijakan didalam hal pengaturan,”cetusnya.

Pihak dewan kata Sigit, selama ini mendukung kegiatan tambang dilakukan secara  ilegal, tidak diberi tempat. Namun ketika ada keinginan pihak dalam memenuhi aturan, maka prosedur yang diberikan harus jelas sehingga ada kepastian bagi para pelaku usaha tambang. “Namun dalam kondisi ini saya yakin, pemerintah daerah pasti tetap ada solusi dan jalan keluarnya,”tutup dia.

Sebelumnya pada rapat koordinasi membahas rekomendasi ijin tambang bukan logam dan batuan, yang dilakukan jajaran Pemko Palangka Raya, baru-baru ini terkesan berjalan buntu. Bagaimana tidak, rapat yang dipimpin Plt Sekda Kota Palangka Raya, Kandarani yang dihadiri sejumlah instansi teknis saat itu, belum dapat menghasilkan keputusan tentang bagaimana rekomendasi izin tambang bukan logam dan batuan dapat dikeluarkan. Terungkap alasan kuat serta mendasar mengapa rekomendasi sulit dikeluarkan adalah belum selesainya rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah.

“Saat ini instansi seperti Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, belum bisa mengeluarkan rekomendasi ijin tambang, karena tidak ada dasar hukumnya yakni belum tuntasnya RTRWP,” ungkap Kandarani saat memimpin rapatketika itu.(AF)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...