http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Polemik Transparansi UKT UPR, Mahasiswa Nilai Kesepakatan Audiensi Janggal

MENARAnews Palangka Raya (Kalteng) – Kesepakatan yang dihasilkan dari pelaksanaan audiensi antara pihak Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) bersama Keluarga Besar Mahasiswa UPR senin (17/04) kemarin dinilai janggal. Pasalnya, Rektorat 2 hari sebelum audiensi mengundang beberapa mahasiswa yang memiliki wewenang kebijakan di tingkat fakultas secara informal.

Salah satu mahasiswa UPR, Krisme Santo Haloho mengatakan, hal tersebut patut dipertanyakan keabsahan dan otoritas kewenangan dalam memutuskan kesepakatan tuntutan Keluarga Besar Mahasiswa. Belum lagi beberapa peserta audensi yang memutuskan untuk walk out. Kajian tersebut membuktikan, poin kesepakatan terkesan dipaksakan dan belum menjawab seluruh tuntutan mahasiswa.

Krismes Santo Haloho dalam press release yang dikirim ke menaranews.com menyampaikan, tuntutan mahasiswa, kembalikan biaya UKT ke Tahun 2013 dikarenakan tidak ada perubahan kemajuan pendidikan secara sigifikan yang bisa dirasakan oleh mahasiswa, dan juga meminta tetapkan kebijakan otonomi fakultas dengan persentase pembagian dana PNBP berkeadilan yang dituangkan dalam peraturan rektor.

“Serta kesepakatan dan pembahasan pembenahan sistem yang melibatkan seluruh sivitas akademik UPR. Selama proses tuntutan tersebut, kewenangan rektor yang terkesan otoriter dan serampangan semakin membuat runtuhnya kepercayaan mahasiswa terhadap poin-poin tuntutan dari mahasiswa,” jelas Krismes kamis (20/04).

Poin tuntutan penurunan biaya UKT yang diajukan oleh mahasiswa ditanggapi dengan poin kesepakatan yang berbunyi “memberikan kebijakan peninjauan UKT bagi mahasiswa yang memenuhi syarat”. Padahal menurutnya, sudah sangat jelas bahwa PERMENRISTEKDIKTI No 39 tahun 2016 memperbolehkan mahasiswa untuk mengajukan peninjauan ulang UKT.

Kemudian lagi lanjutnya, mengapa rektor menjanjikan apa yang memang sudah sah secara perundang-undangan. Justru apa yang berbeda dari sistem kebijakan UKT yang selama ini diterapkan oleh UPR?.

Dirinya juga menilai bahwa penetapan syarat-syarat peninjauan ulang UKT yang dirasa memberatkan pun tidak jelas arahnya dan tidak diubah sama sekali.

Penetapan kebijakan otonomi fakultas yang juga menjadi tuntutan mahasiswa, ditanggapi dengan poin kesepakatan, “peningkatan dan transparansi penggunaan anggaran di tingkat universitas, fakultas dan jurusan.” Padahal ujar Krismes lebih dalam, yang diinginkan adalah persentase kongkrit dan sah secara peraturan yang akan tertuang pada Peraturan Rektor, dimana menjelaskan persentase yang menetapkan pembagian PNBP ke fakultas maupun jurusan.

Kesepakatan juga tidak disaksikan dan disepakati seluruh elemen sivitas perguruan tinggi seperti mahasiswa, organisasi mahasiswa, pejabat struktural (Dekanan, Kajur dan Sekjur,Ketua UPT, Ketua Organisasi Se-UPR ) dan pejabat fungsional (Dosen-dosen dari seluruh Jurusan).

“Berdasarkan kesepakatan pada tanggal 17 April 2017 pun menjadi bukti bahwa rektor telah gagal menjalankan Universitas Palangka Raya dan selayaknya harus MUNDUR, karna rektor tidak menjaga stabilitas kampus juga keindependensian perguruan tinggi yang pluralis yang menjaga keanekaragaman,” pungkasnya

Disisi lain, Wakil Rektor UPR Bidang Kemahasiswaan Bambang Lautt ketika dikonfirmasi sebelumnya menjelaskan, sejumlah mahasiswa yang hadir pada saat pelaksanaan audiensi kemarin sudah menandatangani kesepakatan bersama terkait persoalan yang dituntut oleh mahasiswa.

“Salah satu yang dituntut mahasiswa ini kan kembalikan biaya UKT ke tahun 2013. Ini artinya sama dengan pembayaran SPP dari mahasiswa. Belum lagi mengubah sistem pembayaran tersebut bukan merupakan kewenangan UPR tapi kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat,” jelas Bambang.

Berkenaan dengan perbaikan sarana dan prasarana, pihak UPR sendiri terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana pembelajaran.

“secara bertahap akan kita tingkatkan lagi,” Ungkapnya.

Kemudian terkait dengan pembagian dana ke masing-masing Fakultas di UPR, saat ini hampir 30 persen dana dikucurkan ke Fakultas, dan sisanya tetap diberikan ke Fakultas dalam bentuk pembangunan Fisik.(arli)

Editor : Hidayat

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,702PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.