Pilkada 2018, Bawaslu Kalteng Pertanyakan Keseriusan Pemerintah

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Hampir disetiap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) khususnya wilayah Kalteng, tidak lepas dari sejumlah temuan pelanggaran oleh pihak lembaga pengasawan seperti Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota.

agar tidak menimbulkan kesan, pelaksanaan pesta demokrasi tidak luput dari persoalan kecurangan yang selalu terjadi tersebut, tentu harus ada keseriusan dari Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten atau Kota se Kalteng dalam mendukung pelaksanaan Pilkada lebih baik lagi kedepanya.

Baik itu dukungan dari segi pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sebagainya yang sudah jelas diatur dalam ketentuan Perundang-udangan yang berlaku sesuai dengan usulan yang disampaikan dari masing-masing menyelenggara Pilkada seperti KPU dan Bawaslu.

Bahkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mendukung terlaksananya Pilkada tahun 2018 khsusunya di 10 Kabupaten dan 1 Kota yang ada di Kalteng menjadi tanda tanya besar?. Hal ini diungkapkan oleh salah satu Komisioner Bidang Hukum Bawaslu Provinsi Kalteng Lerry Bungas beberapa hari yang lalu.

Ketika diwawancarai menaranews.com Lerry menyampaikan, jika Pemerintah Kabupaten atau Kota menginginkan Pilkada serentak di tahun 2018 dapat terlaksana, maka Pemerintah juga harus menyiapkan Anggaran yang sudah diusulkan oleh Bawaslu atau Panwas.

“Karena Anggaran Pilkada disiapkan oleh APBD masing-masing Kabupaten atau Kota. Tentunya kami juga sudah membuat usulan kepada Pemerintah Daerahnya. Dan usulan yang disampaikan tentunya sudah sangat real dan tidak mengada-ada.” kata Lerry Bungas.

Pihaknya tentu menyadari, jika usulan rencana Anggaran Pilkada di buat-buat, maka akan berkonsekuensi terhadap pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-udangan yang ada jika usulan tersebut hanya dibuat-buat begitu saja.

Disinggung ketidakseriusan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Pilkada dapat dilihat dari banyaknya Daerah bersangkutan yang masih belum menandatangani Nota Pernyataan Hibah Daerah (NPHD) sampai dengan saat ini.

“Kalau kita melihat kesitu, yang pasti Pemerintah Daerah jika memang tidak memiliki anggaran untuk pelaksanaan Pilkada, ya ditunda saja. Jangan sampai Anggaran yang diusulkan oleh Bawaslu Provinsi Kalteng menjadi beban.” paparnya menambahkan.

Akan tetapi kalau Pemerintah Daerah di 11 Daerah tersebut berkeinginan untuk melaksanakan Pilkada 2018 dan tidak ingin menunda pelaksanaannya, maka hendaknya sudah dipersiapkan anggarannya. Jika dilihat Anggaran untuk KPU disiapkan dengan betul-betul, tapi tidak dengan Bawaslu atau Panwas?(arli)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...