Persoalan Pejabat Non Job, Gubernur Kalteng Dilaporkan ke PTUN

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Diduga faktor pemicu ratusan pejabat yakni lebih kurang 145 pejabat yang tidak memiliki kejelasan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau istilah lain “Non Job” di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng akhirnya akan diselesaikan di meja hijau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gugatan terhadap Gubernur Kalteng atas perihal pemberhentian Surat Keputusan (SK) pengangkatan sejumlah pejabat disampaikan salah satu perwakilan ASN yang non job yakni Dagut H. Djunas melalui Pengacara Hukum Antoninus Kristiano.

Usai pelaksanaan sidang perdana di PTUN, Selasa (18/04) di Jl. Tijik Riwut Km. 4,5 Kota Palangka Raya, Antoninus Kristiano ketika diwawancarai media menyampaikan, gugatan yang disampaikan pada hari ini terkait penonjoban kliennya dari jabatan di Pemprov Kalteng.

“Non job ini kan tidak ada jabatan, tidak ada ruangan dan tidak berkantor. Sementara mengacu kepada PP 53 tahun 2009 tentang Disiplin, Penonjoban seorang ASN itu disebabkan adanya pelanggaran disiplin berat terus bisa dinonjobkan karena sakit permanen, menyangkut masalah pidana dan lain sebagainya,” jelas Antoninus.

Sementara kliennya sendiri ujarnya tidak pernah melakukan pelanggaran berat. Dirinya sendiri pun masih belum mengetahui persis kenapa yang bersangkutan dinonjobkan, oleh sebab itu pihaknya melakukan gugatan terhadap Gubernur Kalteng.

Informasi yang disampaikannya, pelantikan dan penempatan sejumlah pejabat baru yang terjadi baru-baru ini dikabarkan tidak melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Provinsi Kalteng yakni Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Ketua yang seharusnya dilibatkan.

Berkaitan dengan pelaksanaan sidang hari ini Antoninus menambahkan, sidang hari ini berkaitan dengan perbaikan berkas dari masing-masing pihak dan persiapan penyampaian gugatan dari pihak tergugat untuk menyiapakan berkas mereka.

Sementara itu Dagut H. Djunas menyampaikan, penuntutan di PTUN untuk meminta agar ASN yang tidak ada tempat lagi di Pemerintah Provinsi Kalteng dapat dikembalikan karena sudah tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

“Dimana dalam OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hanya ada pelantikan dan pengukuhan. Nah pejabat-pejabat seperti kami-kami ini tidak hilang jabatan. Setelah kami diganti, tidak ada ruangan, tidak ada tempat duduk dan lagi SK pemberhentian dari jabatan tidak ada.,” jelas Dagut menambahkan.

Pemerintah Provinsi Kalteng dalam hal ini diwakili dari Biro Hukum Setda Provinsi Kalteng Anita Tristia Weni menyampaikan, untuk saat ini hanya melihat berkas gugatan yang disampaikan pihak penggugat.

“Belum bisa kami sampaikan, karena tadi tertutup sidangnya. Kami hanya menerima surat tugas saja, belum ada penetapan orang yang ditunjuk,” jelas Anita sambil meninggalkan awak media yang mewawancarainya.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...