Perpanjangan HGB Industri Bermasalah, Kredit Bank Terancam Setop

MENARAnews, Medan (Sumut) – Tingginya tarif penerbitan rekomendasi perpanjangan Hak Guna Bangunan oleh PT Kawasan Industri Medan kepada para pelaku usaha punya dampak yang signifikan. Selain memberatkan para pengusaha, kondisi yang lebih buruk adalah perbankan akan menghentikan fasilitas kredit yang selama ini menunjang industri mereka.
Manager Medan Tropical Canning & Frozen Industries Meina mengatakan, bila mereka tidak mendapat rekomendasi perpanjangan itu, maka pihak bank tidak akan mendapatkan kredit dari bank.
Jika benar-benar terjadi, pelaku usaha mau tidak mau harus menghentikan aktifitas industri. Meina pun mengaku pihaknya adalah salah satu industri yang berada di ujung tanduk setelah perbankan  memberikan tenggat sampai dengan Mei untuk penyelesaian HGB yang menjadi agunan kredit.
“Kami punya lebih dari 1.000 karyawan. Sampai saat ini, mereka belum tahu kondisinya, tapi tidak akan lama lagi. Mereka akan tahu dan pasti ada gejolak,” Kata Meina, Rabu (29/03/2017).
Sementara itu, Kukum para pelaku usaha Jun Cai mengungkapkan, keresahan atas SK PT KIM itu banyak menimpa perusahaan yang ada di PT KIM I. Disana pelaju usaha audah menjalankan industrinya selama 30 tahun. Setidaknya ada 11 perusahaan yang sedang terhimpit perpanjangan HGB.
Dipaparkan, perpanjangan HGB memang harus dilakukan perusahaan setelah pemakaian lahan selama 30 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. Namun pihaknya melihat bahwa angka 25% dalam penghitungan besaran tarif rekomendasi perpanjangan oleh PT KIM tidak memiliki acuan yang jelas. Terlebih, PP 40/1996 tidak mencantumkan dengan tegas mengenai besaran tarif.
Ketidak jelasan acuan juga terdapat pada aspek penghitungan lain, yakni berdasarkan harga jual lahan tahun berjalan.
“Kami tidak habis pikir mengapa PT KIM menggunakan aspek penghitungan itu, bukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP),” kata Jun Cai.
Pihaknya sudah melakukan upaya Non Litigasi dengan menemui Apindo Sumut. Apabila tidak ada jalan lagi, maka mereka akan melakukan upaya litigasi agara tuntutan mereka meminta penurunan tarif penerbitan rekomendasi diproses secara hukum. (Yug)
Comments
Loading...