Pendapatan Kapuas Triwulan Pertama Terealisasi 24,63 Persen

MENARAnews, Kuala Kapuas (Kalteng) – Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas pada triwulan I tahun anggaran 2017, dari target sebesar Rp 1,6 triliun lebih sekarang telah terealisasi sebesar Rp 405 miliar lebih atau 24,63 persen.

Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 20,6 miliar lebih dari target sebesar Rp 95 miliar lebih, dana perimbangan sebesar Rp 337 miliar lebih dari target Rp, 1,3 triliun lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 7,6 miliar lebih dari target sebesar Rp 225 miliar lebih.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kapuas Andres Nuah mengungkapkan, realisasi pendapatan daerah pada triwulan I lumayan baik karena bisa melebihi target, meskipun masih ada beberapa penerimaan PAD di sejumlah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SPOD) yang realisasi masih minim.

“Targetnya pada triwulan satu ini 20 persen dan yang bisa kita realisasikan 24,63 persen. Jadi, cukup lumayan,” ujarnya usai rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah Kabupaten Kapuas di aula Kantor Bappeda Kapuas, Senin (10/4/2017).

Mantan Asisten II Setda Kapuas itu menerangkan, rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah triwulan I tahun 2017 yang mereka laksanakan tersebut juga sekaligus bertujuan untuk menyiapkan langkah-langkah lebih lanjut guna mendorong peningkatan pendapatan daerah.

“Terutama kita upayakan yang berkenaan dengan pencapaian target-target yang sudah ditetapkan. Jadi, evaluasi pada triwulan ke dua nanti kita rencanakan pada Oktober, karena pada Oktober, Nopember dan Desember itu merupakan upaya kita terakhir untuk menggenjot pendapatan daerah baik pajak maupun retribusi daerah,” terang Andres Nuah.

Adapun langkah dan strategi untuk meningkatkan PAD Kabupaten Kapuas diantaranya yaitu perlunya dukungan dari berbagai pihak seperti DPRD, SKPD, unit atau instansi terkait (PPNS, kepolisian dan kejaksaan) dan juga penghasil ataupun pemungut.

Kemudian penguatan kelembagaan dan perbaikan sistem dan prosedur, sumber daya manusia serta SOTK. Selanjutnya perlu meningkatkan dan mengefektifkan sosialisasi peraturan daerah (Perda) kepada masyarakat secara luas.

“Kita juga perlu melakukan research atau kajian untuk mengetahui potensi masing-masing jenis PDRD dan menilai kinerja pemungutannya. Karena pada dasarnya permasalahan dalam pengelolaan PDRD adalah pendataan dan pendaftaran, penetapan, kebijakan tarif dan pemungutannya,” jelas Andres Nuah. (irf)

Editor: Hidayat

 

Comments
Loading...