Pemprov Kalteng akan Perjelas Kendala Sekda Defenitif di Palangka Raya dan Pulang Pisau

Belum Ada Penerimaan ASN

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Tampaknya persoalan belum adanya pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) definiti tidak hanya di Kota Palangka Raya saja, akan tetapi untuk pejabat Sekda di Kabupaten Pulang Pisau sampai dengan sekarang, belum ada pejabat Sekda Definitif yang ditunjuk sejak pejabat sebelumnya meninggal dunia.

Untuk persoalan di Kota Palangka Raya sendiri masih belum diketahui persis kenapa sampai sekarang belum ada seseorang yang ditunjuk sebagai pejabat Setda definitif. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalteng Nurul Edy kepada awak media, Senin (03/04) di Palangka Raya.

Nurul Edy ketika itu menyampaikan, belum bisa menjawab persoalan tersebut dengan alasan dirinya sendiri baru menjabat sebagai Kepala BKD Provinsi Kalteng pasca dilantiknya sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran beberapa hari lalu.

“Tentunya hal ini akan kita teruskan ke Pemerintah Pusat, tidak hanya Kota Palangka Raya saja, tapi sekaligus Sekda di Kabupaten Pulang Pisau. Saya belum tau kendalanya kenapa,” jelas Nurul Edy.

 

Belum Ada Penerimaan ASN

Dia juga menyampaikan, berdasarkan hasil rapat kerja Nasional bersama Menteri Aparatur Sipil Negara beberapa hari lalu, untuk pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru, saat ini masih di nol kan atau tidak ada penerimaan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan.

Menurutnya saat ini ASN yang masih terbatas untuk di wilayah Provinsi Kalteng adalah tenaga pengajar atau tenaga kesehatan. Kemudian jika Anggaran Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) suatu Kabupaten/Kota mencukupi, maka baru diberikan kuota.

“Pengalihan kewenangan ASN dari Kabupaten ke Provinsi saat ini masih berproses. Untuk Guru SMA/SMK sudah, sebanyak 5.188 guru. Untuk khusus ASN di bidang lain seperti pertambangan dan kehutanan masih berposes oleh Kementerian masing-masing,” paparnya menambahkan.

Terkait adanya kemungkinan terkendala anggaran, menurut Nurul Edy menambahkan lebih dalam, hal tersebut dirasanya tidak ada masalah. Tinggal mengubah atau mengalihkan pasal pada anggaran di masing-masing SKPD dari Kabupaten ke Provinsi.

Mengenai target penyelesaian pengalihan kewenangan ASN sendiri belum diketahui persisnya kapan bisa diselesaikan. Kembali lagi, tergantung dari masing-masing Kementerian yang memproses. Yang jelas untuk ASN tenaga pendidikan SMA/SMK sudah selesai.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...