Pemko Palangka Sebut Prosedur Izin Usaha Galian C Di Tangan Provinsi

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Sebagaimana diketahui beberapa waktu lalu puluhan sopir angkutan darat berjenis truk dan sejumlah pelaku usaha galian C, melakukan aksi unjuk rasa di depan Stadion Tuah Pahoe Palangka Raya. Aksi yang dilakukan tersebut, tidak lain untuk mengutarakan kerisauan mereka, terutama para supir truk  yang selama ini sulit mendapatkan pekerjaannya kembali dari pengusaha galian C yang banyak  tutup alias gulung tikar. Padahal para sopir truk  selama ini sangat bergantung pada usaha galian C ini untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sementara dari aksi tersebut terungkap, salah satu faktor penyebab banyaknya pengusaha galian C yang telah gulung tikar, lantaran belum mendapatkan  kemudahan perizinan usahanya dari Pemerintah Provinsi Kalteng. Menurut pengakuan sejumlah pengusaha galian C saat aksi tersebut, selama ini  sambil menunggu  izin resmi, pihaknya terus melakukan aktivitas usaha galian C. Hanya saja kenyataan di lapangan para pengusaha kerap mendapat teror dan dikatakan illegal bila tidak membayar sejumlah setoran kepada sejumlah oknum tertentu.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio mengatakan, untuk soal hasil dari aksi yang dilakukan puluhan sopir angkutan darat berjenis truk dan sejumlah pelaku usaha galian C tersebut, bukanlah  ranah Pemerintah Kota (Pemko) untuk memberikan penjelasan.

Pada prinsipnya Pemko kata dia,  siap untuk mempercepat birokrasi yang diperlukan terutama hal-hal terkait dengan perizinan yang diperlukan berdasarkan kewenangan Pemko. Sementara hasil akhirnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi selaku penguasa yang memberikan izin.

“Memang pemko tetap diminta, misalkan terkait rekomendasi sesuai kewenangan . Sementara hasilnya tentu berproses dari kewenangan provinsi. Tentunya yang perlu dipahami proses perizinan perlu waktu, Pak Gubernur kan serius menyikapi tuntutan yang disampaikan pada saat aksi tersebut,” ungkap Mofit , Senin (17/04).

Ditambahkan dia, apapun yang berkenaan dengan kegiatan pertambangan, tentu harus melalui rambu-rambu yang ketat, terutama izin prosedur termasuk izin terhadap tambang galian C.

“Jauh sebelumnya telah disampaikan, bahwa  untuk melakukan pembuatan izin galian C maka Pemerintah Kota tidak memiliki kewenangan, akan tetapi prosedurnya sudah ditangani pihak provinsi. Jadi kalau ada permasalahan perizinan terkait galian C itu harus koordinasi dengan pihak Provinsi Kalteng,” tandasnya lagi.

Pun demikian, kata Mofit, pihaknya ke depan akan segera menyikapi hal tersebut, termasuk berkoordinasi dengan pihak Pemprov Kalteng tentang bagaimana upaya yang baik untuk dilakukan.

“Apabila kegiatan tambang dilakukan secara  illegal, tentu tidak ada tempatnya. Namun ketika sebagian pihak ingin mengikuti aturan tentu juga tidak ada salahnya diberitahukan prosedurnya dengan baik. Sementara berkaitan dengan oknum yang memanfaatkan situasi tersebut, tentu ke depan harus disikapi oleh pihak-pihak berkompeten, sehingga orang yang berusaha tidak terganggu kesejahteraannya dan terancam kerjanya,” tutup dia.(AF)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...