Pegawai RSUD Abepura Desak Gubernur Papua Untuk Mencopot Direktur RSUD Abepura

MENARAnews, Jayapura (Papua) -Puluhan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura mendesak Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe untuk segera mencopot Direktur RSUD Abepura, Niko Barend karena dianggap tidak mampung memimpin rumah sakit secara benar.

Hal itu terungkap dalam aksi demo damai yang dilakukan  puluhan Pegawai RSUD Abepura dengan membentangkan spanduk di halaman RSUD, dengan tuntutan meminta kepada Gubernur Papua agar segera memberhentikan direktur karena dianggap tidak mampu mensejahterakan pegawai apalagi belum bayar KPS, BPJS, JM dan ULP.

Bahkan pegawai menilai pimpinan dianggap otoritas serta tidak sopan dalam etika baik kepada sesama pejabat di lingkungan RSUD Abepura dan Staf, lambat dalam penyerapan anggaran sehingga berdampak pada pelayanan persiapan obat di Apotik, kantong sampah dan ATK perawatan gedung habis serta belum diterbitkan  SKP PPTIK dan pembagian pekerjaan pada pihak ke 3.

Oleh karena itu pegawai setempat sudah kecewa atas sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Direktur RSUD Abepura dan apabila realisasi ini tidak dilakukan maka akan melakukan aksi yang sama dengan menutup akses pelayanan di RSUD Abepura.

“Kami melihat bahwa ketidak adanya putusan yang disampaikan pimpinan berdampak kepada proses pelayanan salah satunya adalah kehabisan obat, gedung -gedung yang tidak terawat dan juga berdampak pada kesejahtraan kami seperti, KPS, BPJS  dan JM selama tiga bulan belum dibayar. Biasanya bulan empat kami sudah di bayar dan ini berpengaruh untuk kami,” kata koordinator Demo Darwin Rumbiak.

Bahkan, permasalahn lingkungan kotor trus terjadi karena tidak ada pembayar honor bagi Celaning services dari tahun 2016 hingga sekarang. “Seharusnya uang yang tidak kembalikan senilai Rp 40 milyar itu bisa digunakan untuk menutupi segala kekurangan di Rumah sakit” katanya.

Hal yang sama disampaikan Kepala Bidang keparawatan RSUD Abepura, NS. Conny Tan M.Kep menjelaskan, aksi yang dilakukan para pegawai sebagai bentuk kekecewaan mereka kepada Direktur RSUD yang selama ini hak-hak dari para pegawai maupun kebutuhan di dalam rumah sakit tak dipenuhi oleh Direktur.

Dikatakannya, ketika para pegawai ingin melakukan aksi demo damai di halaman RSUD Abepura, pihaknya tidak bisa melarang karena dirinya sebagai pejabat juga menjaga korban makian dari Direktur ketika menyampaikan keluhan dan persoalan para pegawai.

“Saya ini kan pejabat, seharusnya masalah pegawai harusnya duduk bersama dengan Direktur untuk mencari jalan Keluar. Tapi ini tidak, ketika saya menghubungi lewat telephone malah amarah dan mengutarakan kata bodoh dan goblok,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Papua, Yakoba Lokbere bersama anggota Komisi didamping Ketua UP2KP Provinsi Papua, Agus TH Raprap langsung melakukan sidak mendadak untuk mendengar dan melihat langsung kondisi ruangan RSUD Abepura.

Dalam sidak yang berlangsung selama empat jam tersebut, Komisi V DPR Papua bersama UP2KP mendapati berbagai persoalan didalam rumah sakit seperti, fasilitas air bersih, stok obat, bangunan yang berjamur, pembayaran gaji “cleaning service” hingga memasuki empat bulan.

“Setelah sidak, kami sudah melihat bahwa memang ada beberapa masalah disini (RSUD Abepura) yang menjadi catatan kami dan itu harus segera ditindak lanjuti,” ujar ketua Komisi V DPRP Yakoba Lokbere.

Ia mengklaim dari penuturan petugas di RSUD Abepura, sering pasien rawat inap harus membeli obat dari luar rumah sakit karena stoknya tidak terdapat di bagian farmasi.

“Kami juga sudah tanyakan kepada kepala farmasi yang ada, ternyata obat-obat generik yang siap pakai seharusnya stok selalu ada. Itu yang dikeluhkan dari ruang bersalin dan poli bedah,” katanya.

Setalah kami tanyakan, memang tidak ada kerjasama dengan pihak ketiga, saya heran karena di RSUD Jayapura bisa ambil alternatif untuk bekerjasama dengan pihak ketiga guna mentralisir permasalahan stok obat.

Menurutnya DPRP akan segera memanggil manajemen RSUD Abepura guna dimintai penjelasan dan menekan mereka untuk segera memperbaiki segala masalah yang ada. “Apakah kesalahan pada direktur atau manajemen, kami dari DPRP akan minta penjelasan,” katanya.

Sementara Kepala UP2KP Agustinus Raprap mengaku pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat terkait dengan berbagai permasalahan di RSUD Abepura dan berdasarkan sidak tersebut telah dipastikan bahwa ada permasalahan yang harus segera dibenahi.

“Rekomendasi kami adalah DPRP kawal terus aspirasi masyarakat tadi agar sesegera mungkindiselesaikan. Lalu Direktur harus segera membenahi rumah sakit,” katanya.

Ia menegaskan UP2KP tidak dalam posisi meminta Direktur Utama RSUD Abepura Niko Barend diganti, namun pihaknya akan meneruskan temuan-temuan tersebut kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.

“Tupoksi UP2KP hanya dua, mengawal pembangunan kesehatan di Papua dan menampung keluhan masyarakat. Dan kita hanya bisa membawa masalah ini kepada gubernur dan Sekda,” ujar Raprap. (Surya)

Comments
Loading...