Panwaskab Tubaba Adakan Rakor Evaluasi Pengawasan Pilkada 2017

MENARAnews, Tubaba (Lampung) – Dalam rangka mengevaluasi laporan hasil tahapan pengawasan Pilkada 2017 oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Panwaskab Tubaba menggelar Rapat Koordinasi bertemakan “Tersusunnya Laporan Akhir Tahapan Pengawasan Pilkada Kabupaten Tulang Bawang Barat yang Terstruktur, Informatif dan Berkualitas” di RM Wong Kampung, Sabtu (1/4/2017).

Dalam pembukaannya, Ketua Panwaskab Tubaba, Midiyan, S.Sos menyampaikan terimakasih kepada seluruh Panwascam yang telah bertugas dengan baik di wilayahnya masing-masing dalam terselenggaranya Pilkada 2017 dengan sukses dan lancar.

“Laporan pengawasan tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan dalam pengawasan Pemilu selanjutnya. Selain itu, sebagai penilaian terhadap Panwascam yang produktif yang akan menjadi pertimbangan dalam perekrutan Panwascam selanjutnya” jelas Midiyan kepada seluruh Panwascam yang hadir dari 9 kecamatan di Tubaba.

Rapat Koordinasi Panwaskab Tubaba dengan leading sector Divisi SDM dan Organisasi itu juga membahas terkait temuan-temuan dalam Pilkada 2017. “Bagian SDM bertugas untuk mengawasi perekrutan SDM seperti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pilkada 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat baik di Panwaskab maupun di KPU sehingga dapat bertugas secara netral dan tidak terpengaruh dengan partai atau pihak lainnya” kata Holdin HS salah satu Komisioner Panwaskab Tubaba menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung.

Ia melanjutkan, beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Pilkada 2017 di Kab. Tulang Bawang Barat yaitu seperti adanya jumlah TPS yang tidak sesuai, ketidaknetralan petugas PPS dan surat cuti tim kampanye. “Hal tersebut menjadi masukan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu kedepannya” ujarnya.

Selain itu, Holdin yang merupakan Komisioner di divisi HPP itu juga menyampaikan bahwa terpelas dari laporan pengawasan di bagian SDM dan Organisasi, juga dilaporkan pelaksanaan Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP) Pilkada 2017 di tingkat kecamatan.

“Di Kecamatan Way Kenanga ditemukan dua temuan dan dijadikan laporan, meskipun demikian kecamatan lain yang tidak memiliki masalah tetap membuat laporan HPP sebagai bentuk pencegahan pelangaran Pilkada” terangnya.

Berdasarkan pantauan dari MENARAnews, selama pelaksanaan Rakor, para Panwascam berjumlah sekitar 30 orang dari sekitap kecamatan terlihat antusias dan aktif berdiskusi dengan Komisioner Panwaskab di Divisi SDM dan Organisasi, Sopingi, S.Pd.I dalam membahas tentang laporan tersebut. (RZ)

Comments
Loading...