Non Job Pejabat di Pemprov Kalteng, Dimungkinkan Ada Aksi dan Akan Dilaporkan

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Persoalan Non Job nya ratusan pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng yang dinilai sebagian pihak tidak prosedural tampaknya semakin meluas. Bahkan informasi yang diterima menaranews.com perihal tersebut akan disampaikan ke beberapa pihak termasuk ke Komisi ASN (KASN).

Surat itu nanti akan disampaikan langsung oleh Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Provinsi Kalteng dalam waktu dekat ini. Tidak hanya itu MADN Kalteng juga akan bersurat ke Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengenai persoalan ini.

Hal ini disampaikan oleh Dagut H. Djunas sabtu (15/04) didampingi Demod Anggen di Palangka Raya, bahwa dirinya menduka telah terjadi “kejahatan birokrasi” di Pemerintahan Provinsi Kalteng saat ini.

“Bahkan kita akan menyurati Ombudsman RI, dan tembusanya nanti ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Komisi ASN RI. Dan atas persoalan ini seharusnya KASN langsung turun jemput bola untuk melakukan pengawasan dan lain sebagainya,” jelas Dagut kepada awak media.

Bahkan pihaknya akan mencari tau siapa yang menjadi dalang persoalan terjadi saat ini, dan pihaknya yakin Gubernur Kalteng dalam hal ini tidak tau apa-apa. Belum lagi pejabat yang di non job kan kebanyakan putra-putri daerah yang selama menjabat sama sekali tidak memiliki kesalahan, dan saat ini tidak memiliki tempat di Pemprov Kalteng.

Sama saja, tambah Dagut lebih dalam, pejabat yang dibuang tanpa ada SK yang jelas. Bahkan imbasnya bayak tunjangan jabatan yang dipangkas atau dipotong. Misalnya tunjangan jambatan eselon III sebesar Rp.12 jt, dan sekarang hanya menerima gajih Rp.6 jutaan.

“pejabat eselon II lebih dari itu sekitar Rp.18 Juta setelah dipotong hanya terima gajih Rp. 6,5 jutaan, begitu juga dengan pejabat eselon IV tunjangan jabatan sebelumnya Rp.9,10 jutaan ketika ada pemotongan, gajih diterima hanya Rp. 5 jutaan,” tukas Dagut kembali.

Bahkan buntut dari persoalan Non Job ini, tidak menutup kemungkinan akan ada aksi unjuk rasa dari masyarakat atau pejabat yang merasa dirugikan, menuntut agar Pemerintah Provinsi Kalteng segera mungkin menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Menyangkut adanya statement dari Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, bahwa pemutasian atau pergantian jabatan sudah sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Pihaknya berkeinginan agar Gubernur Kalteng sendiri dapat duduk bersama untuk mengetahui persoalan mengenai benar dan tidaknya terkait aturan yang dimaksudkan.

Hal senada juga disampaikan Demod Anggen, pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Daerah Kalteng itu sudah sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang juga dipertanyakan, ketentuan mana yang dimaksudkan.

“Ketentuan yang mana dimaksudkan, bagaimana bisa dikatakan pejabat Inspektorat dapat mengamankan pendapatan daerah jika yang menjabat di sana orang yang diduga tersangka korupsi, seandainya lain tersangka Korupsi ga jadi masalah,” tukas Demod menambahkan.

Pihaknya juga bermaksud akan melaporkan Persoalan tersebut ke pihak Kejaksaan, yang selama dua tahun terakhir ini tidak ada sikap dari Kejaksaan terkait dengan status pejabat Inspektorat yang ditunjuk dan dilantik beberapa hari kemarin.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...