MENARAnews, Kab. Mukomuko (Bengkulu) – Konflik antar nelayan di Mukomuko mendorong forum nelayan Mukomuko bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat untuk segera mencari solusi agar permasalahan nelayan ini tidak berlarut-larut dan menjadi konflik berkepanjangan.
Oleh karena itu, melalui Temu Nelayan yang dilaksanakan di aula Bappelitbang, Jumat (31/03/2017) perwakilan nelayan se Kabupaten Mukomuko bersama Pemda Mukomuko, DPRD Mukomuko, seluruh unsur FKPD bahkan perwakilan Polairud Polda Bengkulu berunding bersama dalam mencari solusi penyelesaian konflik nelayan tersebut,
Dalam temu nelayan yang berjudul “Tingkatkan Kerukunan dan Rasa Kekeluargaan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Untuk Kesejahteraan”, perwakilan nelayan dari Air Rami hingga Kota Mukomuko menyampaikan aspirasi mereka terkait konflik yang selama ini terjadi di Mukomuko.
Seperti yang disampaikan Ketua Nelayan Pasar Bantal, Solihin mengatakan, konflik yang terjadi beberapa waktu lalu bukan atas nama kelompok nelayan Bantal melainkan oknum nelayan saja.
Ha tersebut juga dibenarkan oleh perwakilan Nelayan Ipuh yang mengatakan, secara oraganisasi nelayan dan desa antar Ipuh dan Bantal terus berkomunikasi dan memiliki hubungan baik namun permasalahan ini disebabkan oleh adanya oknum nelayan yang melanggar kesepakatan adat.
“Kedua kelompok nelayan dan desa berusaha untuk mengantisipasi konflik yang terjadi namun masih ada oknum nelayan yang melanggar sehingga kesepakatan adat perlu dipertegas,” ujar Samsurizal.
Nelayan juga menilai pelaksanaan Permen KP No. 2 Tahun 2015 tentang penggunaan alat tangkap dinilai sangat memberatkan nelayan karna untuk pergantian alattangkap membutuhkan dana yang cukup banyak, sehingga diharapkan adanya kebijakan dari pemerintah daerah untuk pergantiannya.
Menyikapi hal tersebut, Bupati Mukomuko, Choirul Huda, menyampaikan agar dalam menyelesaikan permasalahan, nelayan dapat menghadapinya dengan kepala dingin agar tidak memperkeruh situasi,
Sementara itu, terkait penerapan Permen KP No. 2 tersebut, Pemda Mukomuko akan segera mencarikan solusi penggantian alat tangkap ikan yang ramah lingkungan tetapi tetap memberikan hasil tangkapan yang melimpah.
“Saya minta kepada nelayan agar tetap berkepala dingin dalam menyikapi masalah yang ada, jangan memperkeruh suasana, kita akan selesaikan bersama, untuk penggantian alat tangkap, nanti kita carikan solusi hingga masa tenggang yang diberikan Juli 2017,” jelas Bupati.
Untuk itu, dalam temu nelayan kemarin, seluruh nelayan menyatakan kesepakatan rapat tanggal 13 Desember 2013 yang telah dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan adalah sebagai pedoman acuan yang tetap dan masih berlaku dalam penyelesaian pelangaaran penagkapan ikan di wilayah Kabupaten Mukomuko dan dinyatakan tidak perlu membuat kesepakatan yang baru.
Kesepakatan tersebut mencakup batas wilayah tangkap antar kecamatan, waktu-waktu penangkapan ikan, dan denda pelanggaran kesepakatan tersebut.
Bupati Mukomuko berharap dengan adanya pertemuan ini mampu meredam konflik yang ada dan memberikan kesadaran kepada nelayan terkait kerukunan dan kekeluargaan dalam masyarakat nelayan. (AL)