Masyarakat Mukomuko Demo Kantor Bupati Tolak Perpanjangan HGU Agro Muko

Tuntutan tidak diakomodir, masyarakat gerak sendiri!

MENARAnews, Kab. Mukomuko (Bengkulu) – Sekitar 50 orang masyarakat empat desa di Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati  menyuarakan penolakan terhadap perpanjangan hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit PT Agro Muko yang berada di daerah tersebut, Jumat (28/04/2017).

Dalam aksi ini, masyarakat yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Penggugat HGU (PMPH) tersebut, mengajukan sebanyak sembilan tuntutan kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mukomuko.

Korlap aksi, Agus Aswandi menyatakan sembilan tuntutan itu, yakni “Harga mati bagi kami masyarakat Kecamatan Air Dikit menolak dengan tegas perpanjangan HGU PT Agro Muko”.

Kemudian, menuntut pemerintah kabupaten setempat dan BPN mengukur ulang HGU yang dikuasai PT Agro Muko saat ini, menuntut pemerintah setempat menindak dan memberhentikan aktivitas replanting yang dilakukan oleh PT Agro Muko.

Selain itu, katanya, Menuntut pemerintah memproses secara hukum PT Agro Muko karena menggarap dan menanami sawit di lahan yang berada di luar izin HGU perusahaan, menuntut pemerintah memproses secara hukum PT Agro Muko karena menggarap dan menanami sawit di dempadan sungai dan telah mencemari sungai.

Kemudian menuntut pemerintah menjalankan Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2003 tentang pemekaran kabupaten setempat pada pasal 9 ayat 1 yang isinya agar menjadikan Kecamatan Air Dikit jadi wilayah perkotaan dan pemukiman, bukan perkebunan perusahaan.

Menuntut eksekutif dan legislatif memproses secara hukum kegiatan kegiatan PT Agro Muko yang bertentangan dengan hukum selama ini.

Ia mengatakan, menuntut eksekutif dan legislatif untuk mendukung gerakan masyarakat penggugat HGU dengan merealisasikan tuntutan ini dengan tenggang waktu selama dua bulan ke depan.

“Ini bukan ancaman, tetapi kalau tuntutan kami ini tidak direalisasikan dalam dua bulan, maka kami akan bergerak sendiri,” ujarnya.

Massa aksi  juga melakukan aksi teatrikal yang menggambarkan adanya praktik transaksional terselubung yang di duga dilakukan oleh kepala daerah dengan investor dimana petani dan masyarakat kecil yang menjadi korbannya.

Selain itu juga meneriakkan yel-yel penolakan perpanjangan HGU PT. Agro Muko dan bahkan meminta Bupati menanggalkan jabatannya apabila tidak dapat mengakomodir tuntutan masyarakat Air Dikir ini atau justru mendukung perpanjangan kontrak HGU perusahaan tersebut. (AL)

Comments
Loading...