Masalah Dan Solusi Outsourcing Di Kota Bukittinggi

MENARAnews, Bukittinggi (Sumatera Barat) – Praktik sistem kerja outsourcing di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan yang juga berbeda-beda antarperusahaan dan daerah. Ada perusahaan yang memang menjalankannya sesuai dengan ketentuan atau Undang-undang, dan tidak sedikit juga perusahaan yang melanggar atau coba mengakali dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi.

Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (19/04/2017), Kabid Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Bukittinggi, Drs. Iskandar, M.Pd., menjabarkan perihal praktik sistim kerja outsourcing di Kota Bukittinggi. Pihaknya menuturkan bahwa sampai saat ini keberadaan outsourcing dan hubungan industrial di Kota Bukittinggi terbilang aman.

“Keberadaan outsourcing di Kota Bukittinggi dapat dikatakan kondusif, begitu juga hubungan antara Dinsosnaker Kota Bukittinggi dan industrial tetap terjalin bagus. Namun kita tidak dapat bertindak maksimal kepada kepada perusahaan, baik pemberi pekerjaan maupun penyedia tenaga kerja. Hal itu karena fungsi pengawasan yang semula dilimpahkan kepada Dinsosnaker Kabupaten Kota, kini telah dialihkan ke Disnakertrans Provinsi Sumbar.”

Menyikapi hal tersebut pihaknya menjelaskan bahwa saat ini kewenangan yang dimiiki oleh Dinsosnaker Kabupaten Kota adalah sebagai mediator dan melakukan pembinaan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, pihak Dinsosnaker Kota Bukittinggi akan mengetahui munculnya permasalahan outsourcing setelah adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.

“Karena pengawasan kita kurang, Dinsosnaker Kota Bukittinggi selama ini mengetahui adanya permasalahan setelah adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Contohnya, adanya keterlambatan gaji yang dibayarkan oleh perusahaan penyedia dan pemberi tenaga kerja. Sisanya adalah menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan mediasi dan pembinaan”.

Di lain sisi, Dinsosnaker Kota Bukittinggi menilai bahwa data yang diberikan oleh Disnakertrans Provinsi Sumbar belum valid/lengkap. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya kesadaran perusahaan pemberi dan penyedia tenaga kerja untuk melakukan wajib lapor kepada Disnakertrans Provinsi Sumbar. Dengan adanya wajib lapor, maka diharapkan data perusahaan penyedia dan pemberi tenaga kerja yang dimiliki oleh Disnakertrans Provinsi Sumbar dapat diteruskan ke Dinsosnaker Kabupaten Kota untuk melakukan pembinaan.

“Bagaimana kita melakukan pembinaan dan mediasi, sedangkan data perusaahaan pemberi dan peneyedia tenaga kerja saja kita tidak lengkap. Untuk itu, kedepannya diharapkan kepada seluruh perusahaan pemberi dan penyedia tenaga kerja di Kota Bukittinggi khususnya, untuk melapor terlebih dahulu ke Disnakertrans Provinsi Sumbar. Karena itu berkaitan dengan feedback data yang akan dikirim ulang ke Dinsosnaker kabupaten kota guna melakukan pembinaan.”

Sementara itu, rata-rata permasalahan outsourcing di Kota Bukittinggi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman tenaga outsourcing sebelum melakukan kontrak kerja.

“Seharusnya setiap orang yang akan menerima pekerjaan mengetahui betul pekerjaan tersebut dan melaporkan ke Dinsosnaker Kota Bukittinggi supaya dapat membenahi atau memberikan solusi terkait pekerjaan tersebut. Karena undang-undang juga mengatur hal tersebut, bagaimana kewajiban pemberi dan penyedia kerja itu sendiri.”

Mengakhiri pernyataannya, untuk menghindari adanya permasalahan outsourcing berkelanjutan di Kota Bukittinggi, Iskandar berharap kepada seluruh perusahaan untuk mematuhi segala peraturan yang telah berlaku.

“Kedepannya adalah sebelum menerima pekerjaan, para pekerja berkonsultasi dengan Dinsosnaker Kota Bukittinggi sehingga dapat diarahkan dan mengurangi resiko yang tidak diinginkan. Selain itu, pemberi pekerjaan maupun penyedia tenaga kerja dari Kota Bukittinggi harus berdomisili di Kota Bukittinggi sendiri dan mempunyai kantor cabang di Kota Bukittinggi. Pasalnya, selama ini kantor para pekerja kontrak tidak berada di Bukittinggi. Akibatnya, Dinsosnaker Kota Bukittinggi mengalami kesulitan berkomunikasi dengan perusahaan tersebut.  Dan yang lebih utama adalah perusahaan memiliki Surat Ijin Operasional, sehingga operasional perusahaan tersebut dapat diketahui sampai jangka waktu yang telah ditentukan,” tutupnya. (AD)

Comments
Loading...