Lelang Jabatan Provinsi Kalteng Masih Tunggu Surat Dari KASN Pusat

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih terus melakukan koordinasi terkait pelaksanaan lelang jabatan di lingkungan Provinsi dan saat ini masih menunggu surat yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Syahrin Daulay, bahwa ketika surat sudah diterima pihak Pemerintah akan langsung memposting terkait sejumlah persyaratan peserta untuk mengikuti kegiatan lelang.

“Terkait persyaratan nantinya akan terang benderang dalam surat nanti. Berapa umum, berapa kepangkatan dan adminiatrasi lainnya,” jelas Syahrin Daulay ketika diwawancarai awak media, Senin (10/04) di Palangka Raya.

Dia juga menyampaikan, untuk usia pejabat yang sudah mencapai maksimal 58 tahun, ujarnya lagi tentunya tidak bisa mengikuti kegiatan pelelangan jabatan. Dan mengenai maksimal umur peserta, nantinya juga dijelaskan dalam surat tersebut.

Dia juga menginformasikan, jabatan yang akan dilelang nantinya ada 16 jabatan termasuk jabatan Kepala Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei dan lain. Dan ini ujarnya lagi, tetap mengacu pada surat yang akan dikirim KASN ke Pemerintah Provinsi Kalteng.

Informasi yang disampaikan oleh mantan Kepala BKD Provinsi Kalteng Saidina Aliasyah yang saat ini menjabat sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Kalteng menyampaikan hal yang sama, Pemerintah Daerah sudah melakukan konsultasi dengan pihak KASN terkait pelaksanaan lelang jabatan.

“Dan hasil koordinasi kita terakhir, semua sudah disetujui baik dari Panitia Seleksi (Pansel) dan lainnya, tinggal kita tindaklajuti aja. Kalau ga salah panselnya masih yang kemarin aja terkait pelaksanaan assessment jabatan eselon II sebelumnya” tutup Aliansyah.

Bahkan menurutnya lagi, pejabat yang sebelumnya belum mendapatkan jabatan, memiliki hak untuk ikut dalam kegiatan seleksi lelang jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan memiliki peluang untuk rangking satu, dua, dan tiga yang nanti akan ditentukan oleh Gubernur Kalteng yang memiliki hak prerogatif.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...