Lelang 3 Kepala Dinas di Pandeglang Tertutup, BKD Enggan Beberkan Syarat Pendaftar

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) tengah melelang tiga posisi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketiganya yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dan Dinas Pertanian.

Akan tetapi, proses lelang jabatan tersebut terkesan ditutup-tutupi oleh BKD. Hal itu diketahui ketika awak media berusaha menanyakan syarat yang harus dipenuhi oleh pendaftar.

Kepala BKD Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta justru enggan membeberkan syarat apa saja yang harus dipenuhi. Alasan Fahmi, dirinya tidak ingin proses lelang tersebut diikuti banyak orang.

“Itu sudah tertera, kalau saya sebarkan entar banyak yang daftar,” kata Fahmi kepada awak media, Jumat (21/4/2017).

Fahmi hanya menyebutkan 1 syarat bagi pendaftar, yakni harus memiliki latar belakang pendidikan yang sama. Selebihnya, mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh (BKPP) Pandeglang itu tidak merespon.

Meski demikian, dirinya mengaku sejak dibuka pada pekan lalu, sudah ada 4 orang pendaftar yang mengajukan diri mengikuti assesment. Proses pendaftaran ini masih akan berlangsung hingga tanggal 7 Mei. Setelah itu, BKD akan menyerahkan nama-nama pendaftar ke Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebelum akan dimulai assesment pada tanggal 23 Mei mendatang.

“Kurang lebih yang sudah mendaftar ada empat orang pendaftar, saya kurang tahu kalau terkait nama-namanya. Ini waktunya masih lama,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Habibi Arafat mempertanyakan sikap BKD yang terkesan menutupi proses lelang terbuka 3 jabatan. Padahal, keterbukaan dalam proses tersebut sangat penting agar seluruh mekanisme diketahui masyarakat.

“Yang namanya lelang itu harus terbuka semua, baik itu dari sisi administrasi dan saat seleksinya. Agar semua mengikuti sesuai kualifikasi agar publik juga tahu. Kalau ditutup-tutupi kita pun tanda tanya, ada apa gitu dengan seleksi itu?,” bebernya.

Maka dari itu, politisi Golkar tersebut meminta agar BKD membuka informasi lelang jabatan seluas-luasnya. Bahkan BKD juga disarankan untuk membuat surat pemberitahuan kepada masing-masing SKPD yang pimpinannya dilelangkan.

“Kalau ke Komisi I memang tidak ada tembusan. Tetapi tembusan itu bukan persoalanlah. Yang penting prosesnya ini jangan ditutup-tutupi agar kita sebagai legislatif juga bisa ikut mengontrol,” pintanya. (Kr)

 

Editor: Irdan

Comments
Loading...