Legislator Nilai Pemberlakukan HET Gula Sudah Tepat

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Rencana Pemerintah Pusat untuk segera  memberlakukan patokan untuk harga acuan nasional pada sejumlah komoditas bahan pangan pokok yang direncanakan  tanggal 10 April 2017 ini, mendapat perhatian banyak pihak di daerah termasuk di Kota Palangka Raya.

AT Prayer, anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, menilai langkah pemerintah pusat untuk menentukan harga acuan terhadap sejumlah komoditas dinilai tepat.

“Kita mendengar setidaknya ada tiga komoditas  pokok seperti gula pasir, minyak goreng, dan daging  yang bakal diberlakukan harga eceran tertinggi (HET) untuk seluruh wilayah di Indonesia. Saya pikir tidak ada salahnya, ini dimaksudkan menjaga standar harga agar tidak seenaknya dinaikan,” ungkapnya, Selasa (04/04), di ruangan Komisi B DPRD Kota Palangka Raya.

Lanjut At Prayer mengatakan, selama ini tiga komoditas tersebut sangat rentan kenaikan, terlebih menjelang hari besar keagamaan seperti Bulan Ramadhan, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru maupun hari besar keagamaan lainnya.

Ia mencontohkan untuk komoditas gula, dimana acapkali semaunya saja dilakukan kenaikan pada tingkat distributor bahkan pada tingkat pedagang eceran.

“Dengan diberlakukannya HET, tentu akan ada sisi positifnya. Masyarakat akan tahu harganya secara umum. Begitu pula untuk komoditas yang ditentukan HET-nya,” ujar At Prayer.

Pun, demikian penentuan harga acuan nasional yang diimplementasikan melalui HET tersebut, hendaknya dapat menekan harga standar yang sewajarnya, sehingga masyarakat selaku konsumen  memandang secara wajar penentuan HET tersebut.

Tidak bisa dipungkiri, selama ini pergerakan harga sejumlah komoditas utama, seperti gula, beras dan daging kerap bergerak secara sendiri-sendiri. Hal itu dikarenakan leluasanya pergerakan dari distribusi yang dengan mudah menaikkan harga bagi konsumen.

“Bila ini memang positif diberlakukan, maka bagi pemerintah daerah, khususnya Pemko Palangka Raya melalui dinas terkait, yang utama dilkakukan adalah pengawasan secara melekat. Jangan sampai kebijakan diberlakukan akan tetapi tidak berjalan di lapangan. Perlu diketahui pusat hanyalah sebagai penentu kebijakan, sementara pelaksanaan tetap menjadi tanggungjawab di daerah,” pungkas politisi partai Nasdem Kota Palangka Raya itu.(AF)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...